PAPUA TENGAH – Yulius Wandagau SE, Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Tengah, saat di jumpai di salah 1 cafe di Nabire mengatakan, konflik bersenjta di Intan Jaya masyarakat sipil masih jadi korban.
“Pertikaian antara TNI-Polri dan TPN-PB yang berkepanjangan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, banyak korban yang berjatuhan entah pihak TNI-Polri dan TPN-PB maupun masyarakat sipil yang tidak bersalah terus jadi sasaran,” Ungkapnya, jumat (23/05/2025).
Untuk menghindari bertambahnya korban masyarakat sipil Yulius Wandagau meminta pihak yang konflik di Intan Jaya untuk mencari lokasi untuk saling serang.
“Untuk menghindari korban dari masyarakat sipil sebaiknya TNI-POlri dan TPN-PB mencari lokasi atau tempat yang jauh dari pemukiman warga Masyarakat dan pusat Pemerintahan atau perkantoran,” Mintanya.
Salah 1 korban masyarakat sipil saat di evakuasi
Dirinya juga tak lupa menjelaskan korban meninggal kena peluruh tanggal 13-17 Mei 2024, maupun yang sedang dirawat mendapatkan pertolongan di rumah sakit di Timika. Dan Ia juga mengaku bahwa belum mengetahui korban dari pihak TNI-Polri.
“Kejadian kontak senjata antara TNI-Polri dan TPN-PB yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025 di Kampung Sugapa Lama, Janampa dan Distrik Hitadipa yang menelan korban masyarakat sipil atas nama : 1. EV. Elisa Wandagau, seorang Gembala jenazah belum ditemukan 2. Ruben Wandagau, Kepala Kampung Hitadipa meninggal dunia 3. Openi Wandagau, seorang remaja sedang rawat 4. Junite Zanambani, Ibu rumah tangga sedang rawat 5. Minus Jegeseni, seorang anak sedang rawat 6. Tapamina seorang Mono meninggal 7. Dan 5 orang sipil belum temukan keberadaannya sampai sekarang 8. Dan dari pihak anggota TPN- OPM 3 orang yang korban 9. Sementara pihak TNI-POLRI yang korban belum ada informasi,” Ungkap Wandagau menjelaskan.
Korban meninggal masyarakat sipil lainnya
Wandagau juga berharap TNI-POLRI di Intan Jaya membuka akses untuk tim pencari orang hilang yang telah dibentuk Pemerintah Daerah.
“Kami harap pihak TNI-Polri dan TPN-PB membuka akses bagi Tim pencari orang yang hilang di Sugapa lama Distrik Hitadipa. Dalam situasi perang masyarakat sipil seharusnya dilindungi dari kedua belah pihak,” Harapnya.
Tim penanganan konflik saat turun evakuasi warga dan korban kena peluruh
Ia juga meminta keterbukaan informasi korban meninggal maupun luka-luka, serta berharap korban masyarakat sipil tidak diklaim sebagai pihak yang bertikai.
“Saya mohon perlu keterbukaan informasi atas korban masyarakat sipil yang telah meninggal maupun luka-luka akibat serpihan peluru, dan juga korban dari pihak TNI-Polri maupun TPN-PB, artinya yang korban adalah masyarakat sipil namun sebutnya TPN-PB dan sebaliknya TPNPB yang korban namun bilang masyarakat sipil dan hal ini terjadi di Kabupaten-Kabupaten yang terjadi konflik,” Ujarnya lagi.
Menurut Wandagau pendekatan militer tidak akan pernah selesaikan persoalan Papua sehingga, Ia meminta pendekatan persuasif komunikasi dengan menjaga prinsip Hak Asasi Manusia tanpa menggunakan kekerasan dengan cara-cara profesional.
“Persoalan Politik Papua tidak akan selesai-selesai sampai kapanpun kalau tidak mencari solusi penyelesaian bersama Pemerintah daerah pemerintah Pusat, TPN-PB Tokoh Agama, Tokoh Adat, Penghiat HAM atau aktivis-aktivis kemanusiaan, Mahasiswa serta Komisi Hak Asasi Manusia dan pemangku kepentingan lainnya dengan cara pendekatan persuasif yaitu pendekatan yang menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku orang, tanpa pendekatan militeristik karena tidak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia bahwa pendekatan militeristik dapat bertentangan dengan prinsip HAM terutama jika melibatkan penggunaan kekerasan atau hukuman yang tidak professional,” Mintanya.
Selain itu menurut Yulius Wandagau untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua juga harus menggunakan asas keadilan, kebenaran dan perdamaian.
“Konflik yang berkepanjangan, banyak masyarakat sipil, anggota TNI dan Polri dan juga anggota TPN-PB yang meninggal karena peluru, oleh karena itu pemerintah mencari solusi guna penyelesaian konflik politik di Papua dengan tetap mengedepankan asas keadilan, kebenaran dan perdamaian. Perlu bekerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta melibatkan Lembaga- Lembaga independent untuk bagaimana menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dari tahun ke tahun sampai saat ini,” Tambahnya.
“Penyelesaikan konflik tidak harus dengan peperangan dan kekerasan, misalkan kejahatan di balas dengan kejahatan , penyiksaan di balas dengan penyiksaan, perampasan di balas dengan perampasan. Kalau hal-hal seperti ini terjadi terus menerus maka banyak anggota TNI dan Polri, dan anggota TPN-PB serta masyarakat sipil yang akan korban berjatuhan,” Lanjutnya.
Masyarakat yang mengungsi menuju ibukota Kabupaten Intan Jaya
Diakhir Yulius Wandagau juga tak lupa memohon kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mencarikan solusi untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan sejak 1962 hingga 2025 di Papua.
“Oleh karena itu saya Yulius Wandagau, Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, memohon dengan hormat menyampaikan beberapa hal kepada yang terhormat bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Panglima tertinggi, agar mencari langkah-langkah atau upaya-upaya, metode dan atau kerangka yang tepat dalam rangka penyelesaian konflik bersenjata yang berkepanjangan dari tahun 1962 sampai dengan tahun 2025 sekarang,” Ucapnya memohon.
“Masyarakat Papua kalau bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kerendahan hati yang paling dalam saya memohon kepada Bapak Presiden agar menghentikan peperangan yang berkepanjangan ini melalui dialog agar tidak lagi masyarakat sipil, TNI dan POLRI serta TPN-PB tidak lagi korban,” Lanjutnya agar tidak ada lagi korban masyarakat sipil.
(Admin)
