JAYAPURA, majalahkribo.com – PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 di Aula Lukman II, Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Jalan Soasiu Dok II, Jayapura, Jumat (27/3/2026).
RUPS yang dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua selaku pemegang saham ini menjadi forum strategis dalam mengevaluasi kinerja sekaligus menetapkan arah kebijakan Bank Papua ke depan.
Dalam pembukaan RUPS, ditegaskan bahwa forum ini tidak sekadar agenda rutin tahunan, tetapi momentum penting untuk menentukan arah masa depan Bank Papua sebagai pilar ekonomi daerah di Tanah Papua.
Sejumlah agenda utama dibahas dalam RUPS, antara lain pengesahan laporan keuangan, penetapan penggunaan laba dan dividen, serta penyusunan rencana bisnis dan strategi pengembangan perusahaan.
Selain itu, RUPS juga menyoroti penguatan struktur manajemen, baik pada jajaran direksi maupun dewan komisaris, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan tata kelola perusahaan.
Salah satu poin yang mencuat dalam forum tersebut adalah usulan pengangkatan Ali Baham Temongmere sebagai Komisaris Non Independen Bank Papua.
Pengangkatan tersebut merupakan bagian dari agenda RUPS Luar Biasa (RUPS LB) yang juga membahas pemberhentian dengan hormat sejumlah komisaris sebelumnya serta pengisian jabatan yang masih lowong. Proses ini dilakukan sesuai ketentuan, termasuk melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam RUPS, kinerja Bank Papua menunjukkan tren positif. Tingkat kesehatan bank berada pada kategori sehat (peringkat 2), dengan opini keuangan Wajar Tanpa Modifikasian serta pertumbuhan laba yang konsisten dalam lima tahun terakhir.
Selain itu, Bank Papua juga terus meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh wilayah Tanah Papua.
Dalam forum tersebut, para pemegang saham juga menekankan pentingnya penguatan permodalan, peningkatan kredit produktif khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta percepatan transformasi digital layanan perbankan.
RUPS ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi antar pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam mendukung Bank Papua sebagai lembaga keuangan daerah yang sehat, profesional, dan berdaya saing.
Dengan berbagai agenda strategis yang dibahas, RUPS Bank Papua diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi pijakan kuat dalam mendorong Bank Papua menjadi “regional champion” di kawasan timur Indonesia.
