Fakfak, majalahkribo.com – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, melaksanakan agenda reses di Kabupaten Fakfak, Kamis (7/5/2026), dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat adat dan tokoh agama di Kantor Dewan Adat Mbaham Matta.
Dalam pertemuan tersebut, Senator asal Papua Barat itu menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPD RI, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta organisasi masyarakat dalam menjawab berbagai persoalan sosial di Tanah Papua.
“Saya memang sering bilang, kita ini bukan sekadar simbol atau slogan. Moto utama PT Pegadaian adalah ‘Mengatasi Masalah Tanpa Masalah’. Tetapi kita juga harus sadar bahwa persoalan sosial dan kehidupan masyarakat tidak mungkin selesai seluruhnya dalam satu era kepemimpinan,” ujar Filep.
Menurutnya, persoalan masyarakat akan selalu ada dan menjadi tanggung jawab bersama untuk terus diperjuangkan secara berkelanjutan. Ia menilai, kerja-kerja pembangunan di Papua tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus dibangun melalui konsolidasi dan kemitraan yang kuat.
“Saya punya visi bahwa kita harus berjalan bersama. Dengan DPD RI, pemerintah, MRP, dan organisasi masyarakat, kita harus membangun kolaborasi. Konsolidasi antara provinsi dan kabupaten juga penting agar semuanya bisa menjadi mitra strategis DPD RI,” katanya.
Filep menegaskan bahwa dirinya bekerja tanpa kepentingan politik kelompok tertentu. Sebagai anggota DPD RI yang bersifat non-partai, ia menyebut fokus utamanya adalah memperjuangkan kepentingan orang asli Papua dan masyarakat Papua secara umum.
“Kita ini non-partai, non-sempatisan. Jadi tidak ada kepentingan warna politik tertentu. Yang ada hanyalah kepentingan orang asli Papua dan masyarakat Papua secara umum,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Filep juga memaparkan bidang kerja Komite III DPD RI yang mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, pariwisata, pemuda dan olahraga, keagamaan, hingga kerja-kerja sosial. Ia membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang nantinya akan diteruskan kepada pemerintah pusat dan kementerian terkait.
“Kalau ada aspirasi masyarakat, termasuk persoalan pekerja yang ingin dipulangkan atau persoalan lain yang berkaitan dengan kementerian, silakan disampaikan kepada saya. Saya siap menyuarakannya sampai ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua melalui program pendidikan dan beasiswa. Filep meminta data sekolah-sekolah di wilayah Fakfak agar dapat diusulkan menerima program beasiswa pada periode berikutnya.
Menurutnya, bantuan pendidikan dan kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Ia mencontohkan bantuan alat kesehatan tidak akan efektif apabila daerah belum memiliki dokter spesialis maupun infrastruktur pendukung seperti listrik yang memadai.
“Daerah harus menyampaikan kebutuhan yang konkret dan jelas agar pemerintah pusat juga bisa menyesuaikan bantuan,” katanya.
Selain itu, Filep turut menyoroti kondisi pendidikan di kampung-kampung yang jumlah siswanya sangat sedikit. Ia mengusulkan agar sekolah-sekolah kecil dapat digabung dalam satu distrik dengan sistem asrama yang lebih terintegrasi demi meningkatkan efektivitas pembelajaran.
“Kalau satu kampung satu sekolah tetapi muridnya sangat sedikit, maka proses pendidikan juga tidak berjalan maksimal,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Filep juga menyampaikan kebanggaannya atas keterwakilan orang Papua di tingkat nasional, termasuk keberadaan Yorrys Raweyai sebagai pimpinan DPD RI dari Papua. Ia menilai hal itu menjadi bukti bahwa orang Papua mampu memimpin dan memberikan kontribusi bagi bangsa.
“Ini menjadi bukti bahwa orang Papua mampu. Kita mampu memimpin, mampu bekerja, dan mampu memberikan kontribusi bagi bangsa ini,” ucapnya.
Menutup sambutannya, Filep menyampaikan permohonan maaf apabila ada perkataan atau sikap yang kurang berkenan selama kunjungan tersebut. Ia menegaskan kehadirannya di Fakfak merupakan bentuk penghormatan kepada masyarakat adat dan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua.
