Maybrat, majalahkribo.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Maybrat menggelar kegiatan penetapan kebijakan daerah terkait fasilitas dan kemudahan penanaman modal. Kegiatan berlangsung di Gedung Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Maybrat, Selasa (6/05/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat Ferdinandus Taa, SH., M.Si., Kepala Dinas PTSP Manase Wafom, SIP., MA., serta narasumber Yunus Boltal, SH.
Ketua panitia pelaksana, Ruce Hosyo, menyampaikan kegiatan ini diarahkan untuk menyusun kebijakan yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pemerataan ekonomi. Sejumlah langkah strategis disiapkan, mulai dari pemberian insentif fiskal, pengurangan pajak, hingga penyederhanaan perizinan dan dukungan infrastruktur.
“Kami menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlandaskan regulasi nasional agar arah kebijakan jelas dan memberi kepastian bagi investor. Targetnya, Maybrat menjadi daerah yang semakin menarik untuk penanaman modal,” ujar Ruce.
Ruce menambahkan kemudahan perizinan dan dukungan infrastruktur akan menjadi fokus utama agar pelaku usaha dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan.
Dalam sesi pemaparan, narasumber Yunus Boltal menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi daerah dan kebijakan pusat.
“Kebijakan daerah harus adaptif dan tidak tumpang tindih. Jika regulasi sederhana dan konsisten, investor akan lebih percaya untuk masuk,” kata Yunus.
Ia juga mengingatkan perlunya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan agar tetap relevan dengan dinamika investasi.
Sementara itu, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, Sekretaris Daerah Ferdinandus Taa menegaskan pentingnya regulasi yang tidak memberatkan masyarakat maupun pelaku usaha.
“Selama ini, ketidakstabilan keamanan dan aturan yang berbelit membuat investor ragu berinvestasi di sini. Kita perlu menghadirkan sistem yang transparan, proses cepat, dan biaya terjangkau,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya masuk investasi skala besar, sehingga pertumbuhan ekonomi masih didominasi usaha kecil. Ia mendorong perubahan melalui reformasi birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.
Ferdinandus juga menyoroti kondisi pasar di Maybrat yang masih tersebar di berbagai desa dan klan sehingga kurang efisien.
“Jika kebijakan investasi tepat, PAD akan meningkat dan peredaran uang di masyarakat menjadi lebih lancar,” ujarnya.
Ia turut mengajak aparatur pemerintah mendukung ekonomi lokal dengan memprioritaskan pembelian kebutuhan dari masyarakat setempat. Ferdinandus mengajak seluruh elemen untuk bersatu dalam membangun daerah.
“Nahaf sau, bonout sau — satu hati, satu komitmen. Mari kita bekerja bersama untuk kemajuan Maybrat,” tutupnya.
Pewarta: Charles Fatie
