Fakfak, majalahkribo.com – Jalanan di Kabupaten Fakfak kini tak ubahnya seperti ajang pamer kendaraan ilegal. Sepeda motor tanpa surat-surat alias kendaraan bodong kian merajalela setiap harinya. Warga pun mulai gerah dan mendesak Satlantas Polres Fakfak untuk tidak tinggal diam.
“Ini bukan soal pajak semata, tapi soal keamanan nyawa orang di jalan!” tegas Abdul, salah satu warga Fakfak. Ia menyoroti fakta bahwa banyaknya kendaraan bodong tak hanya rawan kecelakaan, tetapi juga sering dikaitkan dengan tindak kriminal.
Kendaraan Dengan Nomor Polisi Luar Daerah Papua Barat Saat Ditemukan di Lampu Merah Pasar Tumburuni
Menurutnya, kendaraan tersebut sebagian besar masuk dari Pulau Jawa lewat jalur laut dalam jumlah besar. Ironisnya, kendaraan itu digunakan bebas berkeliaran di Fakfak tanpa ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum.
“Pajak motor bodong ini pun disetor ke daerah asal, bukan ke kas daerah Fakfak. Ini jelas merugikan keuangan daerah. Kenapa dibiarkan?” ujar Abdul dengan nada kesal 23 Januari 2023.
Lebih mengejutkan, meski Kapolres Fakfak AKBP Hendriyana, SE., MH., sempat berjanji akan menindak tegas kendaraan bodong sejak 31 Desember 2022 lalu, hingga kini situasinya justru memburuk. Pernyataan keras aparat kala itu kini dipertanyakan publik; janji tinggal janji, tindakan nihil.
“Di tahun 2023 nanti, kami akan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku atau pemilik motor bodong,” ucap Kapolres dengan penuh keyakinan saat itu.
Namun nyatanya, bulan januari 2023 sudah mau berlalu, Febuari sudah di depan mata, kendaraan bodong justru makin tumbuh subur!
Ruas jalan di Fakfak kini berubah menjadi “surga” motor bodong. Razia? Entah ke mana. Teguran? Hanya sebatas suara. Penegakan hukum? Bagai ilusi. Warga pun menilai ada pembiaran sistematis atau bahkan dugaan permainan yang tak tersentuh publik.
“Kalau polisi tidak mampu menindak, lalu siapa lagi? Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan,” lanjut Abdul.
Warga mendesak agar Satlantas Polres Fakfak segera turun tangan secara serius, rutin melakukan razia besar-besaran, dan memproses hukum siapa pun yang terlibat dalam distribusi maupun penggunaan kendaraan ilegal. Pasalnya, kondisi ini sudah jauh dari kata normal.
Kini masyarakat Fakfak pun bertanya; akankah polisi bersikap tegas atau terus menjadi penonton di tengah maraknya kendaraan ilegal yang merusak tatanan hukum dan ekonomi daerah?
Ronald Letsoin
