INTAN JAYA – Apinus Janambani, S.Sos Ketua Bawaslu Kabupaten Intan Jaya membantah Berita seputarpapua.com edisi tanggal 16 Februari 2024 dengan judul “KKB Rampas 119 Kotak Suara di Intan Jaya”.

WS. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan dinilai sebarkan berita bohong kepada publik padahal realitanya di Distrik Hitadipa tidak ada perampasan logistik seperti yang telah diberitakan.

“Berdasarkan Pengawasan dan hasil monitoring kami tidak benar kalau Kotak suara di rampas oleh KKB karena kami jajaran Pengawas Pemilu mulai dari Tim supervisi Bawaslu Propinsi Papua Tengah sampai dengan Pengawas TPS sudah ada sebelum melakukan Pendistribusian logistik di Kabupaten Intan Jaya,” Ungkapnya, Minggu (18/02/2023).

Apinus mengatakan bahwa masyarakat Intan Jaya lakukan pemilihan sistem noken dan tidak seperti yang diberitakan dalam media tersebut.

“Berdasarkan Pantauan dan Pengawasan kami Bawaslu yang benar terjadi adalah mereka berkumpul bersama semua masyarakat dari masing-masing Kampung untuk melakukan mufakat menentukan siapa yang akan diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Intan Jaya, karena sudah di dukung dengan Pemilihan Sistim Noken untuk beberapa Kabupaten se- Propinsi Papua tengah,” Ujarnya.

Disamping itu Nemi Kobogau, S.E selaku Tim Supervisi Bawaslu Propinsi Papua tengah, juga sebagai Mantan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Periode 2018-2023 membenarkan pernyataan ketua Bawaslu Intan Jaya Apinus Janambani.

“Apa yang disampaikan dalam berita seputarpapua.com itu tidak benar karena kami Pengawas sudah ada di Intan Jaya pada H-2 pada tanggal 12-02-2024 dan kami yang melakukan pegawasan melekat bedah dengan KPU Kabupaten Intan Jaya yang mana mereka naik pada hari Pungut hitung,” Terangnya.

Menurutnya telah memanggil langsung sekertaris Pandis Hitadipa dan Anggota Panwas untuk dimintai keterangan dan menurut pengakuan mereka tidak benar dan tidak seperti yang telah diberitakan.

“Kami Bawaslu Kabupaten Intan jaya juga sempat memanggil Sekretaris Pandis Distrik Hitadipa Jhon Sani dan Anggota Panwas Distrik Hitadipa Elly Hogajau untuk memintai keterangan tetapi menurut hasil klarifikasi mereka menyampaikan bahwa, apa yang disampaikan dalam berita tersebut tidak benar karena kami sudah ada di Kantor distrik Hitadipa sejak Distribusi logistik, yang terjadi di lapangan Distrik adalah mereka melakukan mufakat untuk menentukan siapa yang akan menjadi DPRD untuk Perwakilan dari Distrik tersebut,” Kata Nemi.

Pandis dan sekertaris Distrik Hitadipa saat dimintai keterangan

Diakhir kata Nemi pemukulan terhadap kepala Distrik tersebut oleh masyarakat bukan KKB dan pemukulan itu dilakukan karena diketahui Camat tidak pernah di tempat tugas.

“Sedangkan terkait dengan Pemukulan terhadap Kepala Distrik hitadipa tidak ada kaitanya dengan Pemilihan ini tetapi melampiaskan emosional masyarakat karena sejak di angkat jadi Kepala Distrik Hitadipa, belum pernah sampai di tempat kerja sebagai Pembina Politik tingkat Distrik dan Pimpinan wilayah tersebut,” Tutupnya.

(Admin)

Share this Link

Comments are closed.