Fakfak, majalahkribo.com — Pemerintah Kabupaten Fakfak bersama sejumlah instansi teknis melakukan survei dan pengukuran awal lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Goras Selatan, Distrik Bahamdandara. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 2 Juli 2025 ini merupakan tahapan penting dalam memastikan legalitas lahan sebelum proses pembangunan fisik dimulai.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Fakfak, Mahmud La Biru, menjelaskan bahwa survei dilakukan bersama Dinas Sosial, Kantor Pertanahan, dan masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat. “Penentuan batas dilakukan oleh masyarakat adat dengan peletakan patok batas, kemudian dilanjutkan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Fakfak,” ujar Mahmud.
Hasil dari pengukuran tersebut akan dijadikan dasar oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan untuk proses sertifikasi lahan. Proses ini dilakukan secara lintas sektor untuk menjamin kepastian hukum atas lahan yang diserahkan oleh masyarakat adat. Sertifikasi menjadi syarat mutlak sebelum pembangunan sekolah dimulai.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Di Fakfak, inisiatif ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, menyatakan komitmennya dalam audiensi bersama Menteri Sosial RI pada Senin, 26 Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, Bupati mengajukan lahan seluas 10 hektar di Kampung Goras Selatan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, sekaligus mengusulkan program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Fakfak.
“Audiensi ini menjadi momentum memperkuat sinergi pusat dan daerah. Kami siap dukung penuh Sekolah Rakyat sebagai solusi pemerataan pendidikan,” kata Kepala Dinas Sosial, Abdul Gani Iba.
Pertemuan koordinasi pada 2 Juli 2025 turut dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat kampung dan distrik, serta pejabat daerah seperti Kepala Kantor Pertanahan Muhammad Biarpruga. Pertemuan ini menjadi bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun masa depan pendidikan anak-anak Fakfak.
Sekolah Rakyat nantinya akan dibangun dengan model fasilitas lengkap, termasuk asrama dan sarana penunjang sesuai standar nasional. Program ini juga didukung oleh anggaran pendidikan dari APBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi meningkatkan kualitas SDM nasional, dengan dukungan penuh terhadap tenaga pendidik, fasilitas, dan digitalisasi pembelajaran.
Dalam konteks Papua Barat, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi alat pendidikan, tetapi juga simbol keadilan sosial. Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, sebelumnya menyebut bahwa tiga kabupaten di wilayahnya Fakfak, Manokwari, dan Teluk Wondama telah mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.
Dengan langkah cepat dan terencana, Kabupaten Fakfak menunjukkan keseriusannya dalam menyambut program nasional ini sebagai jawaban atas keterbatasan pendidikan formal di kampung-kampung terpencil.
Editor: Redaksi
