Fakfak, majalahkribo.com — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku sejak 18 Januari 2026 mulai berdampak nyata terhadap kehidupan masyarakat di Fakfak. Sejumlah warga, terutama pelaku transportasi, mengaku terpaksa mengubah pola konsumsi harian demi menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang semakin tertekan.
Perubahan ini tidak hanya terjadi pada pengeluaran rumah tangga, tetapi juga memengaruhi operasional transportasi yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.
Salah satu pengemudi angkutan trayek Fakfak–Bomberai, Amrin, mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi membuat biaya operasional perjalanan meningkat signifikan. Ia menyebut, dalam satu kali perjalanan menuju Distrik Bomberai, yang dikenal sebagai salah satu wilayah terjauh, konsumsi BBM menjadi lebih boros dan mahal.
“Pastinya berubah, karena sekali jalan dari Fakfak ke Bomberai itu konsumsi BBM cukup besar. Kalau pakai non-subsidi terus, pengeluaran jadi berat,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Untuk menyiasati kondisi tersebut, Amrin mengaku mulai beralih menggunakan BBM subsidi. Namun, keputusan itu bukan tanpa konsekuensi. Ia menyebutkan bahwa penggunaan BBM subsidi pada kendaraan diesel tertentu dapat berdampak pada performa mesin.
“Kalau pakai BBM subsidi memang lebih hemat, tapi di jalan itu terasa, kendaraan tidak sekuat biasanya,” katanya.
Fenomena ini menunjukkan dilema yang dihadapi masyarakat: memilih antara efisiensi biaya atau menjaga performa kendaraan yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas kerja.
Kondisi ini diperparah dengan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Pendapatan yang stagnan dalam beberapa waktu terakhir membuat kenaikan harga BBM semakin membebani masyarakat.
“Pendapatan tidak naik, tapi harga BBM naik. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan,” ungkap warga lainnya.
Situasi tersebut mencerminkan tekanan ekonomi ganda yang dirasakan masyarakat, yakni kenaikan biaya hidup di satu sisi dan keterbatasan peningkatan pendapatan di sisi lain.
Peralihan dari BBM non-subsidi ke subsidi yang dilakukan sebagian masyarakat berpotensi menimbulkan dampak lanjutan. Salah satunya adalah meningkatnya tekanan terhadap kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan pemerintah.
Jika tren ini terus berlanjut, dikhawatirkan distribusi BBM subsidi tidak lagi tepat sasaran. Kondisi ini berisiko memicu kelangkaan di tingkat lapangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang memang bergantung pada subsidi tersebut.
Selain itu, potensi penyimpangan distribusi juga dapat meningkat apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat.
Meski demikian, kondisi di lapangan belum menunjukkan gejala lonjakan antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Di salah satu SPBU kawasan Fakfak Utara, belum terlihat penumpukan kendaraan yang signifikan pasca kenaikan harga BBM non-subsidi.
Namun, kondisi ini dinilai sebagai “tekanan terselubung”, di mana dampak ekonomi lebih banyak dirasakan dalam pola konsumsi dan keputusan sehari-hari masyarakat, bukan pada lonjakan langsung di fasilitas distribusi.
Masyarakat berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi situasi ini. Pengawasan distribusi BBM subsidi dinilai perlu diperketat agar tetap tepat sasaran.
Di sisi lain, kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara harga BBM dan daya beli masyarakat juga sangat dinantikan.
Tanpa intervensi yang tepat, perubahan pola konsumsi ini berpotensi menjadi masalah jangka panjang yang tidak hanya memengaruhi sektor transportasi, tetapi juga stabilitas ekonomi masyarakat secara luas di Papua Barat.
