Fakfak, majalahkribo.com – Keterlambatan pembayaran tagihan listrik berdampak langsung pada operasional layanan publik di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Tiga puskesmas dilaporkan sempat mengalami penyegelan aliran listrik oleh PT PLN (Persero) pada Selasa (31/3/2026), memicu kekhawatiran luas di tengah masyarakat.
Ketiga fasilitas kesehatan yang terdampak yakni Puskesmas Sekban, Puskesmas Fakfak Kota, dan Puskesmas Fakfak Tengah. Selain itu, meteran listrik milik Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak juga turut disegel. Tindakan ini dilakukan oleh unit pelayanan PLN sebagai konsekuensi atas tunggakan pembayaran listrik yang telah melewati jatuh tempo.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, total tunggakan listrik mencapai sekitar Rp17 juta untuk satu bulan berjalan. Sebagai bentuk penindakan administratif, PLN memasang segel pada meteran listrik di lokasi-lokasi tersebut.
Peristiwa ini dengan cepat menjadi sorotan publik setelah sejumlah warga membagikan informasi di media sosial. Narasi yang berkembang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas terancam lumpuh total akibat pemutusan listrik, sehingga menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan dasar.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Maulana Patiran, membenarkan adanya penyegelan tersebut. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurutnya, pada hari yang sama pihaknya langsung berkoordinasi dengan PLN dan melunasi seluruh tunggakan listrik guna mempercepat proses pembukaan segel.
“Sore ini sekitar pukul 15.00 WIT, kami telah menyelesaikan pembayaran bersama pihak PLN. Alhamdulillah, hari ini juga segel segera dibuka,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai lumpuhnya pelayanan tidak sepenuhnya benar. Selama proses penyegelan berlangsung, pelayanan kesehatan disebut tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan.
“Pelayanan tetap berjalan. Pemerintah sudah mengambil langkah cepat sehingga kondisi kini kembali normal dan kondusif,” tegasnya.
Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi pengelolaan administrasi keuangan di sektor publik, khususnya pada layanan vital seperti kesehatan. Keterlambatan pembayaran yang bersifat administratif dapat berdampak luas, mulai dari terganggunya operasional hingga menurunnya kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, tingginya respons masyarakat di media sosial mencerminkan besarnya perhatian publik terhadap akses layanan kesehatan. Dengan telah dilunasinya tunggakan listrik, PLN dijadwalkan segera membuka segel di seluruh lokasi terdampak.
Pemerintah daerah pun memastikan ke depan tidak akan terjadi lagi keterlambatan serupa, serta berkomitmen memperkuat koordinasi dengan penyedia layanan publik demi menjamin pelayanan kesehatan tetap optimal bagi masyarakat.
