Maybrat, majalahkribo.com — Bupati Maybrat, Karel Murafer, meminta seluruh pimpinan OPD dan aparatur sipil negara (ASN) bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat Daya.
Hal itu Bupati sampaikan saat apel pagi ASN di halaman Kantor Bupati Maybrat, Senin (18/5/2026).
Apel dihadiri Wakil Bupati Ferdinando Solossa, Sekda Ferdinandus Taa, para asisten, kepala dinas, kepala distrik, hingga ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat.
Dalam arahannya, Bupati Karel mengatakan tim BPK saat ini berada di Ayamaru untuk melakukan pemeriksaan terinci terhadap pengelolaan anggaran daerah.
“Sekarang mereka ada di Ayamaru, termasuk para kepala distrik dan kepala puskesmas. Dokumen-dokumen yang diminta tim pemeriksa harus segera dipenuhi,” ujar Karel Murafer.
Ia meminta para pejabat eselon II segera berkoordinasi dengan staf masing-masing agar seluruh dokumen yang dibutuhkan dapat diserahkan tepat waktu kepada tim pemeriksa.
“Kalau kita kooperatif, kita gunakan anggaran secara baik, kegiatan fisik sudah jalan dengan baik, kita tidak perlu khawatir,” katanya.
Menurut Karel, pemeriksaan BPK akan berlangsung selama 30 hari sehingga seluruh pejabat diminta tetap berada di tempat untuk memudahkan proses pemeriksaan.
“Semua pejabat harus ada di tempat selama pemeriksaan berlangsung. Ketika BPK minta data atau pendampingan kegiatan fisik maupun nonfisik, kita harus siap mendampingi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan sejumlah temuan pada pemeriksaan pendahuluan agar segera ditindaklanjuti, terutama terkait kekurangan pembayaran maupun kekurangan volume pekerjaan.
“Kalau tidak segera ditindaklanjuti, nanti berpengaruh pada opini laporan hasil pemeriksaan, apakah WTP atau disclaimer,” ucapnya.
Bupati Maybrat juga meminta pengamanan bagi tim pemeriksa saat turun ke lapangan, terutama di wilayah yang dianggap rawan konflik.
“Pastikan jaminan keamanan bagi mereka. Kalau ada daerah yang dianggap rawan, harus disampaikan supaya ada pertimbangan,” katanya.
Pewarta: Charles Fatie
