Penulis: R’naldo

  • Wow…! Kendaraan Bodong di Fakfak Makin Eksis

    Wow…! Kendaraan Bodong di Fakfak Makin Eksis

    Fakfak, majalahkribo.comJalanan di Kabupaten Fakfak kini tak ubahnya seperti ajang pamer kendaraan ilegal. Sepeda motor tanpa surat-surat alias kendaraan bodong kian merajalela setiap harinya. Warga pun mulai gerah dan mendesak Satlantas Polres Fakfak untuk tidak tinggal diam.

    “Ini bukan soal pajak semata, tapi soal keamanan nyawa orang di jalan!” tegas Abdul, salah satu warga Fakfak. Ia menyoroti fakta bahwa banyaknya kendaraan bodong tak hanya rawan kecelakaan, tetapi juga sering dikaitkan dengan tindak kriminal.

    Kendaraan dengan nomor Polisi Luar Daerah Papua Barat Saat di Temukan di Lampu Merah Pasar Tumburuni
    Kendaraan Dengan Nomor Polisi Luar Daerah Papua Barat Saat Ditemukan di Lampu Merah Pasar Tumburuni

    Menurutnya, kendaraan tersebut sebagian besar masuk dari Pulau Jawa lewat jalur laut dalam jumlah besar. Ironisnya, kendaraan itu digunakan bebas berkeliaran di Fakfak tanpa ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum.

    “Pajak motor bodong ini pun disetor ke daerah asal, bukan ke kas daerah Fakfak. Ini jelas merugikan keuangan daerah. Kenapa dibiarkan?” ujar Abdul dengan nada kesal 23 Januari 2023.

    Lebih mengejutkan, meski Kapolres Fakfak AKBP Hendriyana, SE., MH., sempat berjanji akan menindak tegas kendaraan bodong sejak 31 Desember 2022 lalu, hingga kini situasinya justru memburuk. Pernyataan keras aparat kala itu kini dipertanyakan publik; janji tinggal janji, tindakan nihil.

    “Di tahun 2023 nanti, kami akan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku atau pemilik motor bodong,” ucap Kapolres dengan penuh keyakinan saat itu.

    Namun nyatanya, bulan januari 2023 sudah mau berlalu, Febuari sudah di depan mata, kendaraan bodong justru makin tumbuh subur!

    Ruas jalan di Fakfak kini berubah menjadi “surga” motor bodong. Razia? Entah ke mana. Teguran? Hanya sebatas suara. Penegakan hukum? Bagai ilusi. Warga pun menilai ada pembiaran sistematis atau bahkan dugaan permainan yang tak tersentuh publik.

    “Kalau polisi tidak mampu menindak, lalu siapa lagi? Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan,” lanjut Abdul.

    Warga mendesak agar Satlantas Polres Fakfak segera turun tangan secara serius, rutin melakukan razia besar-besaran, dan memproses hukum siapa pun yang terlibat dalam distribusi maupun penggunaan kendaraan ilegal. Pasalnya, kondisi ini sudah jauh dari kata normal.

    Kini masyarakat Fakfak pun bertanya; akankah polisi bersikap tegas atau terus menjadi penonton di tengah maraknya kendaraan ilegal yang merusak tatanan hukum dan ekonomi daerah?

    Ronald Letsoin

  • Diduga Oknum Pejabat Eselon 2 Pemda Fakfak Melakukan Pengrusakan Dengan Kekerasan

    Diduga Oknum Pejabat Eselon 2 Pemda Fakfak Melakukan Pengrusakan Dengan Kekerasan

    Fakfak, majalahkribo.comDugaan kasus pengrusakan dengan kekerasan yang melibatkan seorang pejabat daerah terjadi di Kampung Tanama Atas, RT 06, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Minggu (22/1/2023). Pelaku diduga merupakan pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Daerah Fakfak, berinisial A.P., yang diketahui menjabat sebagai Kepala BKPSDM Fakfak.

    Korban dalam kasus ini, Harsini Eleuwarin, melaporkan bahwa peristiwa bermula saat anaknya pulang ke rumah dalam keadaan menangis karena terkena ketapel oleh anak dari A.P.

    “Saya hanya datang menasihati anak itu agar tidak bermain ketapel sembarangan, karena kalau sampai kena mata atau bagian sensitif, bisa berbahaya,” jelas Harsini dalam keterangannya kepada pihak kepolisian.

    Namun tak berselang lama, A.P. bersama tiga orang anggota keluarganya mendatangi rumah Harsini dalam keadaan emosi. Mereka masuk ke dalam rumah setelah A.P. diduga mendorong Harsini yang berusaha menghalangi di depan pintu.

    “Dia datang marah-marah. Saya coba tahan di pintu karena khawatir dia menganiaya suami saya, tapi dia tetap memaksa masuk dan menendang pintu kamar,” tutur Harsini.

    Merasa menjadi korban kekerasan dan pengrusakan, Harsini kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Fakfak. Laporan telah teregister dengan Nomor: STBLP/13/I/2023/SPKT, tertanggal 23 Januari 2023.

    Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari A.P. maupun pihak BKPSDM terkait insiden tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian belum mengumumkan perkembangan terbaru dari proses penyelidikan laporan yang diajukan.

    Kasus ini menyedot perhatian publik, mengingat pelaku yang dilaporkan merupakan pejabat publik aktif. Warga berharap proses hukum dapat berjalan secara transparan dan adil, tanpa intervensi kekuasaan.

    Penulis & Editor: Ronaldo Josef Letsoin

  • DJPb Papua Barat Menyalurkan DAU Rp370,8 Miliar

    DJPb Papua Barat Menyalurkan DAU Rp370,8 Miliar

    Manokwari, majalahkribo.comKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Papua Barat menyalurkan dana alokasi umum (DAU) berbentuk hibah atau block grant periode Januari 2023 sebesar Rp370,8 miliar untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

    “DAU Januari 2023 sudah kami salurkan untuk 12 pemda di Papua Barat dan Papua Barat Daya, ” kata Kepala Kanwil DJPb Papua Barat Bayu Andy Prasetya di Manokwari, Papua Barat, Jumat.

    Baca Juga: Warga Fakfak Palang Bandara Siboru

    Ia merinci penyaluran DAU block grant untuk Pemprov Papua Barat dan Papua Barat Daya sebanyak Rp72,7 miliar, Pemkab Manokwari Rp32,8 miliar, Pemkab Fakfak Rp41,7 miliar, dan Pemkab Teluk Bintuni Rp25 miliar.

    Kemudian, Pemkab Kaimana Rp31,4 miliar, Pemkab Pegunungan Arfak Rp13,49 miliar, Pemkab Sorong Rp27 miliar, dan Pemkab Sorong Selatan Rp22,7 miliar.

    Baca Juga: Dua Prosesi Adat Ini, Awali Kegiatan Muskerwil III Perindo Papua Barat di Kota Sorong

    “Untuk Pemkab Pegunungan Arfak masih terdapat penundaan sebesar Rp4,4 miliar yang belum disalurkan,” ujar dia.

    Selanjutnya, penyaluran ke Pemkab Raja Ampat Rp23,2 miliar, Pemkab Tambrauw Rp23,9 miliar, Pemkab Maybrat Rp23 miliar, dan Pemkot Sorong Rp33,2 miliar.

    “Raja Ampat juga masih ada sebanyak Rp7,7 miliar karena harus selesaikan administrasinya,” ucap dia.

    Ia menjelaskan bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 44/KM.7/2022 apabila pemda tidak menyampaikan data keuangan daerah secara lengkap dan benar, maka dapat dilakukan penundaan penyaluran DAU block grant.

    Selain itu, pemda yang terlambat atau belum menyampaikan laporan realisasi bulan sebelumnya juga terkena dampak penundaan rekomendasi penyaluran DAU block grant periode berikutnya.

    “Sistem secara otomatis akan menunda penyaluran DAU block grant Januari 2023,” terang Bayu.

    DAU tahun 2023 telah dibedakan menjadi dua bagian sesuai penggunaannya yaitu DAU block grant yang disalurkan setiap bulan dan DAU specific grant disalurkan secara bertahap berdasarkan kinerja pemerintah daerah.

    Metode penyaluran dilakukan sesuai rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kepada DJPb yang selanjutnya dilaksanakan oleh seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Ist

  • Asik, Fakfak Tersenyum! Juni 2023 Bandara Siboru Siap Beroperasi

    Asik, Fakfak Tersenyum! Juni 2023 Bandara Siboru Siap Beroperasi

    Jakarta -Kamis (19/1/2023) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bersama Bupati Fakfak Untung Tamsil S.Sos, M.Si melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Kemenhub Medan Merdeka, Jakarta.

    Audiensi dilakukan terkait dengan perkembangan Bandara Siboru yang terletak di Kabupaten Fakfak. Ditemui usai acara, Gubernur Paulus Waterpauw mengatakan bahwa Pemprov Papua Barat sangat mendukung sekali pengembangan Bandara (Bandar Udara) Siboru. “Tak hanya sekedar mendukung, Pemprov Papua juga mengucurkan dana sebesar Rp. 80 Miliar untuk membantu penyelesaiannya. Adapun rinciannya sebagai berikut, jalan raya sebesar Rp 60 miliar telah diserahkan, dan tahun ini ditambah Rp 20 miliar,” jelas Paulus Waterpauw.

    Paulus juga mengatakan bahwa runway Bandara dalam pertemuan tersebut diperpanjang dari 2600 menjadi 2800. “Dengan demikian pesawat Boeing bisa singgah di Fakfak,” jelas Paulus.

    Hadirnya Bandara Fakfak seperti dijelaskan Paulus bisa mengekspose destinasi wisata yang ada, sehingga menambah penghasilan daerah. Tak hanya itu, investor juga akan masuk ke Fakfak dengan sendirinya.

    Bupati Fakfak Untung Tamsil S.Sos, M.Si yang hadir dalam acara mengatakan, dalam audiensi tersebut, Menhub Budi memberikan arahan untuk segera mempersiapkan akhir dari penyelesaian Bandara Siboru. “Insya Allah di bulan Juni sudah selesai,” jelas Untung Tamsil.

    Terkait dengan permasalahan lahan dan panjang runway, Bupati Untung Tamsil juga menjelaskan sudah selesai semua. “Tinggal menunggu peresmian,” jelas Bupati Untung Tamsil.

    Mengenai akses jalan, Bupati Untung Tamsil mengatakan akan melakukannya audiensi dengan Kementerian PUPR mengenai sarana dan prasarana infrastruktur seputar Bandara termasuk jalan.

  • Ada Apa Pj Gubernur Papua Barat & Bupati Fakfak Ke Kantor Kementerian Perhubungan?

    Ada Apa Pj Gubernur Papua Barat & Bupati Fakfak Ke Kantor Kementerian Perhubungan?

    Jakarta – Pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw didampingi Bupati Fakfak Untung Tamsil melakukan audiensi terkait pengembangan Bandara Siboru ke Kantor Kementerian Perhubungan, di Jakarta pada Kamis (19/1/2023).

    Ditemui usai acara, Paulus mengatakan terdapat hal positif terkait pertemuan tersebut. Pasalnya runway bandara yang sebelumnya 2600 kini menjadi 2800.

    “Dari rencana 2600 (panjang runway) Sekarang menjadi 2800. Semua sudah disetujui,” kata Paulus.

    Kemudian, Paulus mengharapkan hadirnya bandara tersebut dapat membangkitkan perekonomian warga khususnya di Kabupaten Fakfak dan sekitarnya.

    Diketahui, Bandara Siboru dibangun sejak tahun 2020 dan di targetkan akan rampung pada Juni mendatang.

    Sumber: GPriority.co.id
    Admin: Ronaldo Letsoin

  • Begini Harapan Warga Kepada Polisi di Fakfak

    Begini Harapan Warga Kepada Polisi di Fakfak

    Fakfak, majalahkribo.com Kepolisian Resor Fakfak kembali menggelar kegiatan Jumat Curhat, Jumat (20/1/ 2023).

    Kali ini kegiatan rutin yang digelar setiap pekan dilaksanakan  di Kelurahan Dulanpokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

    Jumat Curhat kali ini dipimpin langsung oleh Kapolres Fakfak AKBP Hendriyana, SE. MH yang diwakili Kasat Reskrim Iptu Handam Samudro, STK. SIK, didampingi Kasat Binmas AKP Ilham, SH. MM dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Dulanpokpok Ipda Saraju Rumalean, SH.

    Dalam kesempatan ini, Kapolres Fakfak yang diwakili Kasat Reskrim melakukan tatap muka dan dialog dengan masyarakat Pesisir Pantai TPI RT 9 Kelurahan Dulanpokpok, untuk mengetahui saran dan masukan dari warga terkait gangguan kamtibmas dan kinerja Kepolisian, dalam hal ini Polres Fakfak.

    Beberapa warga menyampaikan saran dan masukan, diantaranya :

    – Kalau ada masyarakat yang melakukan tindak pidana, tolong Pak agar ditindak sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, serta diadili seadilnya.

    – Pak, Kami adalah orang susah, hanya Penambang Pasir, mungkin ketika anak-anak Kami ingin mendaftarkan diri menjadi Anggota Polri, tolong anak-anak Kami dilihat, agar bisa membantu ekonomi Keluarga.

    Kepada Warga Pesisir Pantai TPI RT 9 Kelurahan Dulanpokpok, Kapolres Fakfak yang diwakili Kasat Reskrim menyampaikan beberapa hal, antara lain : Sebenarnya bagi Kami proses pidana adalah tindakan terakhir untuk Sat Reskrim, karena sudah ada langkah-langkah awal preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

    Ketika ada patroli Samapta yang sering mengingatkan dan Bhabinkamtibmas yang memberikan himbauan kamtibmas, itu sudah merupakan langkah-langkah preventif. Adapun permasalahan yang Kami utamakan yang sudah viral di Media disebut dengan Restorative Justice yaitu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

    Selanjutnya, Kasat Binmas, AKP Ilham menyampaikan bahwa penting mencari solusi dengan menngedepankan kedekaran sosial.

    “Kami di Binmas ada namanya problem solfing yaitu mencari solusi mengendepankan kedekatan sosial untuk menyelesaikan masalah tanpa melewati jalur hukum, makanya ketika ada masalah ada Bhabinkamtibmas, ada Aparat Kampung, RT maupun Kelurahan, Kita selesaikan secara kekeluargaan dulu, jangan lansung ingin melapor ke Kantor Polisi, karena semua masalah tidak harus diselesaikan secara hukum,” jelas Ilham.

    Ilham juga menambahkan ketika ada masyarakat  yang ingin mendaftarkan putra putrinya menjadi anggota Polri, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

    “Bapak atau Ibu sekalian yang ingin mendaftarkan anaknya menjadi Anggota Polri, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, seperti : kesehatan fisik, mental, jasmani dan rohani. Untuk penerimaan menjadi Anggota Polri dilaksanakan secara transparan, humanis dan akuntabel, serta tidak dipungut biaya,” ujar Ilham.

    Kapolres Fakfak AKBP Hendriyana, SE. MH melalui Kasat Reskrim Iptu Handam Samudro, STK. SIK mengatakan.

    “Hari ini kami Polres Fakfak kembali melaksanakan tatap muka dan dialog dengan warga Pesisir Pantai TPI RT 9 Kelurahan Dulanpokpok. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui keluhan dan masukan dari masyarakat terkait gangguan kamtibmas dan kinerja Kepolisian,” kata Iptu Handam Samudro.

  • Ini Target PT. Pupuk Kaltim Bangun Pabrik di Fakfak

    Ini Target PT. Pupuk Kaltim Bangun Pabrik di Fakfak

    Fakfak, majalahkribo.com – Anak usaha perusahaan BUMN, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) membangun pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

    Baca Juga: PT. Pupuk Kaltim Bangun Kawasan Industri Pupuk Di Kabupaten Fakfak

    Pembangunan pabrik tersebut juga berada di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan pemerintah pada 12 Desember 2022.

    “Kita melihat investasi-investasi jangka panjang justru harus dipikirkan dari sekarang. Tanggal 12 Desember (2022) itu ditandatangani daftar PSN Papua Barat. Industri projek industri kawasan Fakfak itu masuk PSN dan kita sudah ditugaskan Kementerian BUMN untuk menjadi PIC dalam pengembangan itu,” kata Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi dj Menara Kompas Jakarta, Kamis (19/1/2023).

    Baca Juga: Poyek Pupuk Kaltim di Fakfak, Ini Respon Senator Papua Filep Wamafma

    Ia juga menargetkan kapasitas produksi Pupuk Kaltim bisa masuk ke posisi ke-4 terbesar di Asia Tenggara.

    “Pengembangan pabrik di kawasan PSN ini setelah dieksekusi diharapkan dapat menempatkan Pupuk Kaltim sebagai pabrik pupuk terbesar ke -4 di Asia Pasifik, selama ini berada di posisi ke-6, melampaui India, Middle East, dan China,” kata Rahmad.

    Baca Juga: Haris Azhar Wakili Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak Siapkan Gugatan Untuk Bahlil Lahadalia

    Rahmad mengungkapkan, meskipun memilki kapasitas besar, namun Pupuk Kaltim akan fokus pada pasar lokal. Hal itu berbeda dengan pabrik pupuk di China dan Timur Tengah yang melayani pasar global.

    “Kita fokus ke Asia Pasifik, dengan fokus lebih ke dalam negeri (domestik). Ini karena di domestik penggunaan puouk masih rendah dibandingkan Vietnam, Thailand, dan Malaysia,” kata dia.

     

  • Bupati Temui Menteri Kelautan dan Perikanan Bahas Kesiapan Rencana Sail Teluk Cenderawasih 

    Bupati Temui Menteri Kelautan dan Perikanan Bahas Kesiapan Rencana Sail Teluk Cenderawasih 

    Jakarta, majalahkribo.com – Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd bersama dengan sejumlah bupati serta perwakilan bupati dari kembali melakukan pertemuan dengan Menteri K Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di Lantai 7 Gedung Kementerian Kelautan, Kamis (19/01/2023).

    Pertemuan itu membahas berbagai potensi perikanan menjelang kesiapan kabupaten dikawasan Saereri dan sekitarnya menyikapi pelaksanaan Sail Teluk Cenderawasih yang diagendakan akan dilakukan akhir tahun 2023 ini.

    Bupati Herry Ario Naap mengatakan, pertemuan dengan Menteri KKP itu dilakukan sebagai laporan dari kabupaten-kabupatan mendukung rencana pelaksanaan Sail Teluk Cenderawasih.

    “Pertemuan kami dengan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan dalah untuk pembahasan pengembangan potensi perikanan, termasuk bagaimana kesiapan pelaksanaan ekspor yang akan di lakukan oleh Presiden jokowi pada saat pembukaan Sail Teluk Cenderawasih nanti,” kata Bupati Herry Ario Naap.

    Selain Bupati Biak, adapun Bupati, Wakil Bupati dan perwakilan dari masing-masing kabupaten Biak Numfor antara lain; Bupati Sarmi Markus O. Mansnembra, Wakil Bupati Waropen Lamek Maniagasi, Kadis Kelautan dan Perikanan Biak Effendi Igirisa, Kadis Perikanan Sarmi – Didimus Warwe, Kabid Perikanan Waropen Maria Helena Ramandey dan Kabid Perikanan Yapen Nikolas P. Imbiri.

    Dalam pertemuan denagan Menteri Trenggono masing-masing kabupaten menyatakan kesiapannya. Kabupaten Biak Numfor misalnya yang siap dengan ikan jenis Tuna Blue Fin, Tuna Yellow Fin dan Rumput Laut.

    Lalu Kabupaten Sarmi dengan Ikan Tengiri, Udang Vaname dsan Kepiting, sementara Kabupaten Waropen siap dengan Udang Tiger dan Kepiting. Kemudian Kabupaten Kepulauan Yapen siap dengan Ikan Baramundi dan Rumput Laut.

    Dqlam kesempatan itu Menteri Kelautan menyampaikan apresasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan para Bupati dan perwakilan kabupaten lainnya dalam rangka pengembangan potensi perikanan di kawasan Saereri dan sekitrnya.

    “Kalau untuk emas biru pasti Kementrian Kelautan dan Perikanan siap mendukung 100 persen,” tandas Trenggono.

    “Intinya pemerintah daerah siapkan lahan dan dalam waktu dekat pasti saya langsung datang ke Biak, Yapen, Waropen dan Kabupaten Sarmi,” lanjutnya.(**)

  • Terkait Pertumbuhan Ekonomi, Ini Kata Untung Tamsil

    Terkait Pertumbuhan Ekonomi, Ini Kata Untung Tamsil

    Jakarta, majalahkribo.com Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Center (ICC), Bogor, Selasa, (17/1/2023) dihadiri seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia.

    Rakornas Kepala Daerah tahun ini mengusung tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”. Salah satu peserta yang hadir dan berhasil diwawancarai GPriority adalah Bupati Fakfak, Untung Tamsil, S. Sos., M. Si.

    Dalam keterangannya, Untung mengungkapkan beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan dalam penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di Kabupaten Fakfak.

    “Hari ini kami bersama dengan Forkopimda, Kapolres, Kejari, dan Dandim dalam rangka mendukung kebijakan rasional dalam mengatasi inflasi di daerah. Ada beberapa program yang nantinya menjadi program strategis, yaitu mendorong pangan kita hingga mampu mengembangkannya agar inflasi tetap terjaga,” kata Untung dalam wawancaranya.

    Untung menambahkan, selain mengembangkan dan menjaga pertumbuhan ekonomi, mendorong kemajuan UMKM di Kabupaten Fakfak juga perlu dilakukan. Ia juga menjelaskan bahwa investasi di daerah akhirnya dapat segera terlaksana berkat dukungan dari pemerintah pusat.

    “Selanjutnya, kami akan mendorong beberapa investasi di daerah. Kami juga bersyukur di dukung oleh pemerintah pusat melalui Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang memberikan kesempatan,” tambahnya.

    Dukungan dari Menves diketahui sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan daerah melalui investasi. Rencananya, akan ada investasi melalui PT. Pupuk Kalimantan Timur yang juga dapat menggerakkan beberapa sektor didalamnya.

    “Pasca pandemi ini kita tahu bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala, tetapi ini sudah ada kenaikan untuk daya beli. Di kita, Fakfak masih bagus, sehingga kita perlu menjaganya, dan langkah-langkah strategis tadi mampu menumbuhkan peluang UMKM kita,” pungkas Untung.

    Untung berharap bahwa seluruh masyarakat dan pelaku ekonomi dan usaha serta stakeholder lainnya untuk selalu bersinergi dalam membangun perekonomian di Kabupaten Fakfak.

    “Harapannya kepada seluruh masyarakat, pelaku ekonomi dan usaha serta stakeholder lainnya termasuk pemerintah kita akan selalu bersinergi, selaras dengan pembangunan nasional tentunya. Membangun daerah tidak hanya melalui kebijakan dari daerah tetapi juga kebijakan nasional yang terintegrasi sehingga dampak terhadap pembangunan ekonomi tepat sasaran,” tutupnya.

  • Ngintip Profil Singkat Untung Tamsil

    Ngintip Profil Singkat Untung Tamsil

    Untung Tamsil resmi dilantik sebagai Bupati Fakfak periode 2021–2024 pada 26 April 2021. Pria kelahiran 1 Januari 1977 ini mencatatkan sejarah sebagai bupati termuda di Provinsi Papua Barat saat dilantik pada usia 44 tahun.

    Untung Tamsil yang akrab disapa UT merupakan anak pertama dari seorang pengusaha pasir yang dikenal di Fakfak sejak era 1980-an. Dari tujuh kepala daerah kabupaten di Papua Barat saat itu, UT tercatat sebagai yang termuda.

    Karier politiknya mencapai puncak ketika ia memenangkan Pilkada Fakfak 2020 dengan perolehan 20.271 suara, unggul 825 suara dari pesaingnya. Capaian ini menempatkan UT sebagai salah satu kepala daerah muda di Indonesia, setelah Gibran Rakabuming Raka yang dilantik sebagai Wali Kota Solo pada usia 33 tahun.

    Kehidupan Keluarga dan Pendidikan

    Untung Tamsil menikah dengan Siti Fatimah Bauw dan dikaruniai sembilan orang anak. Ia menghabiskan masa kecil dan pendidikannya di Fakfak. Pendidikan dasar ditempuh di SD Inpres Wagom (1984–1989), kemudian melanjutkan ke SMP YPK Fakfak (1989–1992), dan SMEA YAPIS Fakfak (1992–1995).

    Usai menyelesaikan pendidikan menengah, UT tidak langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Ia memilih bekerja hingga akhirnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak dan sempat menduduki sejumlah jabatan strategis, khususnya pada masa kepemimpinan Bupati Mohammad Uswanas.

    Di tengah pengabdiannya sebagai ASN, UT melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di STIA Asy-Syafi’iyah Fakfak (2000–2004). Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikan Magister (S2) dan meraih gelar M.Si di Universitas Cenderawasih, Jayapura pada 2010–2011.

    Pengalaman Organisasi dan Jabatan

    Sejak masa mahasiswa hingga menjadi pejabat daerah, UT aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Senat Mahasiswa STIA Asy-Syafi’iyah Fakfak (2000–2003), Ketua I PMII Cabang Fakfak (2004–2005), serta beberapa kali dipercaya sebagai Ketua MABINCAB PMII Cabang Fakfak.

    Di bidang keagamaan dan kemasyarakatan, UT tercatat sebagai Pengurus MUI Kabupaten Fakfak (2013–2017), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Fakfak (2010–2015), serta Dewan Pakar KKSS Fakfak (2019–2022).

    Sementara dalam birokrasi dan kepemudaan, ia pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Aset DPPKAD Fakfak (2013–2016), Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora Fakfak (2016–2017), Kepala Bidang PAUD dan PNF Disdikpora Fakfak (2017), serta Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Fakfak (2017–2019). UT juga aktif di KONI Fakfak dan Gerakan Pramuka Fakfak.

    Menjadi Bupati Fakfak

    Pada 2020, UT mengundurkan diri dari status ASN untuk maju sebagai calon Bupati Fakfak. Bersama Yohana Dina Hindom, ia memenangkan Pilkada Fakfak 2020 dengan slogan “UTA–YOH”.

    Pelantikan keduanya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Fakfak periode 2021–2024 didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-661.A Tahun 2021, perubahan kedua atas Keputusan Mendagri Nomor 131.92-278 Tahun 2021 tertanggal 25 Maret 2021.

    Sejak 26 April 2021, pasangan ini resmi memegang tongkat estafet pembangunan Kabupaten Fakfak dengan visi “Menuju Kabupaten Fakfak TERSENYUM”—Terdepan, Sejahtera, Nyaman, Unggul, dan Mandiri.