OPINI – Menolak transmigrasi dari luar Papua adalah posisi yang sering dipandang sebagai bentuk upaya untuk menjaga identitas budaya, sosial, dan politik masyarakat asli Papua. Ada beberapa alasan yang mendasari penolakan tersebut, baik dari perspektif ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Pertama, Pelestarian Budaya dan Identitas Papua: Papua memiliki budaya, bahasa, dan cara hidup yang sangat khas dan berbeda dari daerah lain di Indonesia. Transmigrasi dari luar Papua bisa mengancam keberlanjutan tradisi dan identitas masyarakat Papua yang sudah ada selama berabad-abad.
Kedua, Dampak Ekonomi dan Sosial: Banyak masyarakat Papua yang merasa bahwa transmigrasi tidak membawa keuntungan ekonomi bagi mereka. Seringkali, transmigrasi justru memperburuk persaingan dalam hal pekerjaan, sumber daya alam, dan pelayanan publik. Masyarakat asli Papua bisa merasa terpinggirkan atau bahkan tereksploitasi dalam konteks pembangunan yang tidak melibatkan mereka secara langsung.
Ketiga, Lingkungan Hidup: Transmigrasi sering kali diiringi dengan perubahan penggunaan lahan, seperti konversi hutan menjadi lahan pertanian atau permukiman. Ini bisa merusak ekosistem Papua yang kaya dan rentan, yang sangat bergantung pada keberagaman hayati.
Keempat, Masalah Keamanan dan Stabilitas Sosial: Kadang-kadang, program transmigrasi dapat menyebabkan ketegangan antar kelompok masyarakat. Adanya keragaman etnis dan budaya yang datang dengan transmigrasi dapat menambah kompleksitas sosial di Papua yang, dalam beberapa kasus, sudah tercipta konflik.
Namun, di sisi lain, pendukung transmigrasi mungkin berargumen bahwa program ini dapat membantu pemerataan pembangunan dan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk luar Papua yang mungkin kesulitan di daerah asal mereka. Sebuah pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan serta keinginan masyarakat Papua akan menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang adil bagi semua pihak.
Secara keseluruhan, menolak transmigrasi dari luar Papua bisa dilihat sebagai upaya untuk melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat asli Papua. Namun, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, penting untuk ada dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat Papua, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Jika pun yang dilakukan adalah transmigrasi lokal sesuai kata Menteri Transmigrasi RI, Sulaiman Suryanagara dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada tanggal 05 November 2024; harus dan perlu dilakukan dialog antara pemerintah dan masyarakat asli Papua agar tidak terjadi gesekan konflik di tanah Papua.
(ND)
