Sorong, majalahkribo.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Majelis Rakyat Papua (MRP) di enam provinsi di Tanah Papua.
Menurut Paul, audit tersebut penting untuk memastikan dana, khususnya yang bersumber dari otonomi khusus Papua, digunakan sesuai peruntukan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Apabila hasil audit menemukan adanya kerugian negara atau penyalahgunaan anggaran, saya mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) terhadap pimpinan MRP,” ujarnyaMinggu (22/3/2026) sepeti dilansir dari kantor berita antara.
Ia mengungkapkan, anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota MRP di enam provinsi diperkirakan mencapai Rp181,44 miliar per tahun. Angka tersebut belum termasuk belanja operasional sekretariat seperti perjalanan dinas, kendaraan operasional, serta berbagai kegiatan lainnya.
“Jika dihitung sejak 2022 hingga sekarang, total anggaran yang digelontorkan diperkirakan sudah mencapai triliunan rupiah,” katanya.
Paul menilai audit perlu mencakup kinerja dan penggunaan anggaran, baik pada periode saat ini maupun sebelumnya, guna memastikan dana otonomi khusus Papua digunakan secara tepat sasaran.
Selain itu, ia juga meminta agar hasil audit dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat demi menjaga akuntabilitas lembaga dan menjawab berbagai pertanyaan publik terkait pemanfaatan anggaran.
Ia menegaskan, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran atau kerugian negara, maka proses hukum harus segera dilakukan, disertai pergantian pimpinan melalui mekanisme PAW.
“Jika ada temuan kerugian negara, harus diproses hukum dan dilakukan pergantian pimpinan,” tegasnya.
Lebih jauh, Paul menilai keberadaan MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua juga perlu dievaluasi. Ia menyoroti berbagai persoalan mendasar masyarakat adat yang dinilai belum terselesaikan, seperti hak atas tanah adat, pelanggaran HAM, konflik sosial, serta dampak pembangunan di wilayah Papua.
Menurutnya, dana otonomi khusus yang dialokasikan seharusnya memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan orang asli Papua.
Ia juga mendorong BPK RI segera merilis hasil audit dalam waktu dekat guna mencegah polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Jika tidak, maka kami akan menggelar aksi di depan BPK RI di Jakarta,” ujarnya.
Paul menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara di wilayah Papua, termasuk dana otonomi khusus, agar transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Papua,” tutupnya. (Antara/Ronaldo J. L.)
