Jakarta, majalahkribo.com – Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa dan Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik menyampaikan aspirasi pendirian Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing kepada Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu (2/7).
Gubernur Meki Nawipa mengusulkan agar program Sekolah Rakyat dapat direalisasikan di Kabupaten Nabire dan Mimika, yang dinilai strategis dan relatif aman dari konflik. Kedua daerah ini juga disebut sebagai lokasi ideal untuk menampung dan menyekolahkan anak-anak pengungsi dari wilayah konflik di Papua Tengah.
“Kami mohon pada Kemensos, kalau bisa ada peluang di Nabire, ada satu Sekolah Rakyat. Kami sudah siapkan lahan seluas 10 hektare,” kata Meki Nawipa dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7).
Ia menjelaskan bahwa dari delapan kabupaten di Papua Tengah, enam di antaranya merupakan daerah dengan tingkat konflik tinggi, yang menyebabkan banyak anak kehilangan akses terhadap pendidikan. Selain Nabire, Mimika juga diusulkan sebagai lokasi tambahan Sekolah Rakyat karena dianggap cukup aman dan menjadi tempat penampungan warga.
Dukungan penuh juga disampaikan Bupati Nabire, Mesak Magai, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan kesiapan lahan dan dokumen pendukung untuk pembangunan sekolah. “Proposal kami sudah lengkap, termasuk kesiapan tanah. Kami butuh sekolah bagi anak-anak pengungsi yang saat ini memadati Nabire dan Mimika,” jelasnya.
Dari luar Papua, aspirasi serupa datang dari Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat dan telah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 12 hektare untuk mendukung realisasi program tersebut.
“Kami siap jika Sibolga ditetapkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Banyak anak-anak kami yang putus sekolah karena membantu orang tuanya berjualan ikan. Sekolah ini akan sangat membantu masa depan mereka,” ujarnya.
Wali Kota Sibolga menambahkan bahwa seluruh dokumen pendukung telah disiapkan dan berharap program ini menjadi prioritas pembangunan tahun 2025.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut baik dan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
“Sekolah Rakyat adalah bentuk kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Anak-anak dari keluarga tidak mampu akan disekolahkan gratis, dibekali keterampilan lokal, dan dipersiapkan jadi pemimpin masa depan,” tegasnya.
Selain untuk anak-anak, program ini juga menyasar pemberdayaan orang tua dan perbaikan tempat tinggal sebagai bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda dan Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumbantobing.
Redaksi
