PAPUA TENGAH – Dalam sambutannya Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, menilai orang asli Papua sudah tidak lagi mempunyai harga diri sebab dengan mudahnya bisa jual marga ke orang non-Papua.
Hal itu disampaikan Gubernur dalam rapat Kerja Penguatan Lembaga MRP dalam perlindungan keberpihakan dan pemberdayaan orang asli Papua yang berlangsung di Nabire, Papua Tengah.
“Orang papua akhir-akhir ini sampe tidak ada harga diri, bisa jual marga ke orang non-Papua supaya dan calon Bupati dan Wakil Bupati,” Ujarnya, Senin (26/05/2025)
Ia juga menyampaikan bahwa hal tersebut akan berbahaya kedepannya dan otsus tidak ada nilainya jika terus berlarut-larut.
“Kalau bisa berjalan begini terus ini berbahaya dan degradasi di Negeri ini. Apa arti Otonomi Khusus diatas tanah ini. Kita dikasi kekhususan supaya kita mempertahankan budaya,” Terangnya menilai hal tersebut.
Dia mencontohkan orang non-Papua yang tidak memiliki marga.
“Kita ini saja yang punya marga orang Jawa trada marga. Dong tu sudah kawin selesai tidak ada marga, tinggal Sujono, Budiono dan seterusnya. Tetapi kita ini punya marga Nawipa, Kogoya, Rumaropen kita tau identitas kita dari mana,” Terangnya mencontohkan.
Ia juga meminta ketegasan MRP se tanah Papua, sebab orang Papua memiliki harga diri sebagai sebuah suku yang memiliki marga.
“Maka itu MRP sangat penting untuk menjaga hal ini. Harus tegas. Orang Papua semiskin apapun punya harga diri,” Mintanya dengan tegas.
Ia juga berharap Majelis Rakyat Papua untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik.
“Kami berharap MRP kedepan dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, damai dan tertib,” Harapnya.
Lanjutnya lagi meminta keterlibatan MRP dalam amandemen regulasi pembuatan lembaga adat agar dihormati dan diakui secara hukum.
“Keterlibatan MRP dalam proses amandemen regulasi, khususnya terkait Otonomi Khusus dan pembuatan kelembagaan adat adalah langkah penting dalam memastikan bahwa suara orang asli Papua atau OAP bukan hanya didengar tetapi diakui dan dihormati secara hukum dan politik,” Lanjutnya.
“Rapat Kerja Asosiasi Majelis Rakyat Papua Penguatan Lembaga Majelis Rakyat Papua dalam Perlindungan keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi saya buka,” Tutupnya di akhir sambutan.
(Admin)
