INTAN JAYA – Apinus Zanambani Ketua Bawaslu Kabupaten Intan Jaya pertanyakan keterlambatan pendistribusian logistik oleh KPU ke Kabupaten Intan Jaya dari Nabire.
“Sesuai dengan kinerja KPU selama ini memang pendistribusian logistik itu sangat lambat. Kami Bawaslu ingin mengetahui apa penyebabnya sehingga ada keterlambatan seperti saat ini,” Ungkapnya pertanyakan penyebab keterlambatan pendistribusian, Minggu (11/02/2024).
Ia juga menilai KPU kerja tidak sesuai yang diharapkan
“Ini sudah hari H sehingga apapun resikonya logistik harus ada di daerah. Karena kinerja KPU selama ini kami Bawaslu menilai, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” Nilainya.
Bawaslu Intan Jaya Saat memberikan keterlambatan kepada pers
Ditempat sama Devisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Tutinus Labene juga berharap agar dalam waktu sempit yang ada harus pendropan logistik wajib dilakukan KPU agar perta demokrasi berjalan sesuai jadwal nasional.
“Kami Bawaslu berharap Kabupaten Intan Jaya berharap 2 hari kedepan hari senin-selasa itu logistik sudah sampai di Intan Jaya ke Distrik masing-masing,” Harapnya.
“Jangan tunda waktu lagi karena ini pesta demokrasi seluruh Indonesia serentak jadi Intan Jaya jangan terlambat atau jangan gagal KPU segerah upayakan dalam 2 hari ini,” Lanjut Labene.
Disamping itu anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Otniel Tipagau, S.Kom yang membidangi deivisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat (HP2H) tegas menyampaikan hal yang serupa dan dinilai KPU sangat lamban.
“Kami Bawaslu menilai KPU sangat lamban dalam melakukan perencanaan logistik karena kita tahu bahwa KPU itu lembaga besar perencanaan terkait dengan logistik, distribusi itu sudah diatur dalam PKPU nomor 3 tahun 2022,” Tegasnya.
Bahkan menurutnya KPU tidak profesional karena sebelum jauh hari Bawaslu telah menyurati serta telah memberikan saran dan rekomendasi agar pendistribusian dilakukan jauh hari sebelum masa tegang.
“Sampai saat ini Intan Jaya sangat terlambat kami Bawaslu sudah melakukan upaya-upaya memberikan saran, rekomendasi, himbauan serta menyurati ke KPU semua telah kami lakukan namun sayangnya kami menilai KPU lamban dan tidak profesional,” Terangnya.
Diakhir Ia juga meminta agar KPU profesional dalam menjalankan tugasnya. Karena Intan Jaya merupakan daerah yang rawan konflik.
“Kami berharap supaya KPU harus profesional dalam pendistribusian logistik, KPU harus berdasarkan pada asas kolektif kolegial. Kita tau bahwa Intan Jaya itu semua variabel konflik itu sudah ada, kalau KPU modelnya seperti ini sangat disayangkan,” Tutupnya.
(Admin)
