Sorong – Ketua kerasulam Awam Keuskupan Manokwari – Sorong, Pastor Izak Bame Pr, meminta kepada;
- Pimpinan TPN-OPM di Seluruh Tanah Papua dan Luar Negeri.
- Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
- Panglima TNI di Jakarta
- Kapolri di Jakarta.
- Mentri Dalam Negeri di Jakarta.
- Ketua Komisi IX DPR RI di Jakarta.
Dengan hormat,
Mencermati peristiwa pembantaian atau pembunuhan terhadap 9 orang sipil di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, pada hari Sabtu, 16 Juli 2022, maka:
“Saya Pastor Izaak Bame, Pastor Gereja Katolik Keuskupan Manokwari -Sorong Papua Barat menyampaikan pendapat terkait dengan peristiwa pembantaian 9 orang sipil yang tidak bersalah sebagai berikut:
Pertama Saya atas nama seluruh rakyat asli papua yang punya kerinduaan merdeka
dari penjajah Indonesia menyampaikan “TURUT BERDUKA CITA YANG MENDALAM ATAS KEMATIAN 9 ORANG yang tidak bersalah ini.Doa saya menyertai mereka kiranya Tuhan Yesus menyambut mereka ditempat yang telah Ia sediakan. Doa saya juga untuk keluarga -sanak saudara para korban kekerasan yang menerima berita tentang KEMATIAN keluarga mereka dihibur, dikuatkan oleh Tuhan Yesus sebagaimana Tuhan Yesus menghibur Martha dan Maria ketika saudara terkasih mereka dua Lazarus meninggal. Kedua: Kepada Pimpinan TPN-OPM yang ada diseluruh tanah Papua dan Luar Negeri ” Saya mohon lakukan EVALUASI yang mendalam atas cara dan tindakan yang terjadi di Papua ini terutama cara KEKERASAN yang dialamatkan kepada MASYARAKAT SIPIL.
Saya dengan HATI NURANI yang mendalam mau sampaikan kepada pimpinan TPN-OPM diseluruh tanah Papua dan Luar Negeri bahwa perjuangan kita untuk keluar dari PENJAJAHAN INDONESIA itu bukan dengan cara KEKERASAN apa lagi membunuh warga SIPIL.
Perjuangan dizaman modern ini tidak bisa lagi dengan KEKERASAN karena setiap anak manusia yang hidup saat ini pasti menolak KEKERASAN dan pada saat yang sama banyak anak manusia diseluruh dunia akan berkata “TINDAKAN KEKERASAN BUKAN CARA UNTUK MEMPERJUANGKAN SUATU DAERAH MERDEKA DARI BANGSA YANG SEDANG MENJAJAH.
Untuk itu saya meminta kepada PIMPINAN TPN-OPM di seluruh tanah Papua dan di Luar Negeri mari BANGUN KOMITMEN bahwa KITA BERJUANG DENGAN CARA DAMAI yaitu DIALOG dan DIPLOMASI. Jangan kita cepat menanggapi cara kerja PEMERINTAH INDONESIA dengan EMOSIONAL dengan KEKERASAN apa lagi membunuh WARGA SIPIL.Saya yakin warga SIPIL dari NUSANTARA yang hidup diatas tanah Papua mereka bukan penyebab dan penghalang PERJUANGAN RAKYAT PAPUA menuju KEMERDEKAAN, mereka datang ada dan hidup bersama KITA RAKYAT PAPUA karena punya KEYAKINAN Bahwa RAKYAT PAPUA itu MANUSIA sama seperti mereka. Untuk itu sekali lagi saya mohon kepada Pimpinan TPN-OPM supaya adakan EVALUASI MENYELURUH terkait PERJUANGAN TPN-OPM selama ini sebab bagi saya perjuangan denggan cara KEKERASAN apa lagi terhadap warga SIPIL yang tidak bersalah bukanlah TUJUAN DARI PERJUANGAN KITA.
Ketiga: Kepada Presiden, Panglima TNI,KAPOLRI, Mentri Dalam Negeri, Ketua KOMISI IX DPR RI SIAP BERTANGGUNG JAWAB atas peristiwa PEMBUNUHAN terhadap 9 orang yang tidak bersalah ini. Karena apa yang dilakukan oleh PIMPINAN TPN-OPM di Kabupaten NDUGA Propinsi Papua sebagai tanggapan atas sejumlah KEPUTUSAN YANG TIDAK ADIL TERHADAP HIDUP RAKYAT ASLI PAPUA. Seluruh PIMPINAN TPN-OPM secara tegas dan terbuka MENOLAK PERPANJANGAN UNDANG-UNDANG OTSUS yang didalamnya ada PEMEKARAN.
Para ELIT POLITIK JAKARTA jangan ANDA KORBANKAN MASYARAKAT SIPIL. Lewat kesempatan ini juga saya mohon kepada PRESIDEN agar jangan dulu tanda tangan UNDANG-UNDANG PEMEKARAN YANG SUDAH DISAHKAN OLEH DPR RI 30 Juni 2022.
Tindakan pembataian atau Pembunuhan terhadap 9 orang tidak bersalah ini sebagai akibat dari SIKAP PEMERINTAH INDONESIA yang tidak mau mendengarkan PENDAPAT RAKYAT ASLI PAPUA secara menyeluruh.
Saya secara tegas menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia yang tercinta supaya BUKA HATI untuk dengar PENDAPAT dari RAKYAT ASLI PAPUA, bukan dengar dari KAMARUDIN WONABUN,YAN MANDEMAS,YORIS RAWIYAI, BIN, Mentri Dalam Negeri, Para Bupati-Wali Kota, karena SESUNGGUHNYA TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENYARINGAN PENDAPAT SECARA TERBUKA DAN TANGGUNG JAWAB TERKAIT perpanjangan Undang-undangan OTONOMI KHUSUS yang didalamnya ada PEMEKARAN.
Kepada seluruh KELURGA KORBAN baik yang 9 orang pada tgl 16 Juli 2022 mau pun yang sebelum-sebelumnya JANGAN MARAH KEPADA KAMI RAKYAT ASLI PAPUA TAPI MARAHLAH KEPADA PRESIDEN, TNI-POLRI-DPR RI-BIN karena KEBIJAKAN MEREKA MENYEBABKAN KORBAN.Kepada seluruh RAKYAT INDONESIA saya mohon supaya anda baik secara pribadi dan lembaga MEMPELAJARI secara SAKSAMA terkait STATUS TANAH PAPUA berasarkan ” HUKUM INTERNASIONAL” agar Rakyat Indonesia bisa mengerti latar belakang RAKYAY ASLI PAPUA terus BERONTAK MELAWAN PEMERINTAH INDONESIA.
Keempat: Kepada pihak internasional terutama Negara-Negara Pendonor DANA saya atas nama seluruh Rakyat Asli Papua meminta agar JANGAN MEMBERI DANA BANTUAN Kepada PEMERINTAH INDONESIA karena PEMERINTAH INDONESIA tidak menggunakan DANA BANTUAN TERSRBUT SESUAI TUJUANNYA,bantuan Dana ini juga merupakan SALAH SATU AKAR MASALAH ANTARA RAKYAT ASLI PAPUA dengan PEMERINTAH INDONESIA saat ini.
Demikian surat saya dengan harapan seluruh lapisan Masyarakat PAPUA non PAPUA yang membaca tulisan ini dengan HATI agar memahami maksud tulisan ini. Klasalaman Kota Sorong Papua Barat,18 Juli 2022, Izaak Bame.
