FAKFAK, majalahkribo.com – Kepala Suku Besar Kembaran di Distrik Tomage, Abdul Rasah Urbon, angkat bicara terkait kegiatan survei yang dilakukan PT Pupuk Kaltim di wilayah adat Kampung Wamosan dan Kampung Otoweri, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Survei tersebut termasuk kegiatan pengeboran di dua titik, yakni di darat dan di laut.
Menurut Abdul Rasah Urbon, pihaknya sebagai pemilik hak ulayat pada wilayah rencana pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pupuk Kaltim tidak menolak kehadiran perusahaan, bahkan sangat mendukung karena dinilai dapat membuka peluang bagi masyarakat setempat. Namun, ia menegaskan perlunya transparansi agar tidak terjadi persoalan seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah lain, termasuk Merauke.
“Kami masyarakat suku Kembaran mendukung Pupuk Kaltim masuk. Ini bisa membawa lapangan kerja bagi anak cucu kami. Tapi prosesnya harus terbuka. Jangan sampai ada kejadian seperti di Merauke, kami harus hati-hati,” ujarnya Kamis, (11/12/2025).
Kepala suku menjelaskan bahwa survei dilakukan dua kali, dengan pengeboran masing-masing di lokasi darat dan lepas pantai. Namun dalam pelaksanaannya, ia menilai koordinasi dan komunikasi dari pihak perusahaan maupun subkontraktor masih sangat minim.
“Pengeboran sudah dilakukan di dua lokasi. Tapi setelah survei berjalan, tidak ada lagi keterbukaan. Komunikasi putus dengan adat dan pemerintah kampung,” ungkapnya.
Ia menegaskan, setiap kegiatan di wilayah adat seharusnya melalui penyampaian resmi kepada para marga, pemerintah distrik, dan pemerintah kampung, sehingga masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari survei yang dilakukan.
Abdul Rasah Urbon mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan tidak ada persoalan di kemudian hari, termasuk potensi pemalangan atau penolakan, jika komunikasi tidak dibenahi sejak awal.
“Kami mendukung sepenuhnya. Tapi mari duduk bersama, buka informasi, dan sampaikan baik-baik kepada masyarakat. Kalau komunikasi putus, itu yang membuat timbul masalah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pengalaman konflik lahan di daerah lain menjadi pelajaran penting bagi masyarakat adat di Tomage untuk lebih berhati-hati dalam menerima setiap investasi.
Meski mengkritisi kurangnya koordinasi, Abdul Rasah Urbon kembali menegaskan bahwa suku Kembaran mendukung PSN Pupuk Kaltim.
“Intinya kami bukan menolak. Kami sangat mendukung. Namun harus ada transparansi, karena wilayah ini milik masyarakat adat suku Kembaran. Semua proses harus disampaikan terbuka,” ujarnya.
Penulis / Editor: Ronaldo Josef Letsoin
