Provinsi Papua Barat Daya dengan komposisi lima kabupaten dan satu kota hingga kini masih menghadapi persoalan mendasar terkait pemerataan infrastruktur. Ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar menjadi tantangan serius yang berdampak langsung pada berbagai sektor strategis, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat, hingga penguatan pemerintahan digital.
Infrastruktur pada dasarnya merupakan pondasi utama pembangunan. Ketika akses dasar belum tersedia secara merata, maka pelayanan publik dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat akan berjalan timpang. Kondisi inilah yang saat ini dirasakan di sejumlah wilayah Papua Barat Daya, khususnya di daerah pedalaman.
Infrastruktur dan Akses Pelayanan Kesehatan
Keterbatasan infrastruktur jalan menjadi penghambat utama akses layanan kesehatan. Banyak wilayah yang sulit dijangkau akibat kondisi jalan yang belum layak dilalui. Akibatnya, masyarakat mengalami keterbatasan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan memadai, terutama dalam situasi darurat. Hal ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga pada tingkat keselamatan dan kesehatan jangka panjang.
Pendidikan di Wilayah Pedalaman
Persoalan serupa juga terjadi di sektor pendidikan. Di daerah pedalaman seperti Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat yang memiliki wilayah sangat luas, jarak antara permukiman warga dengan sekolah cukup jauh. Keterbatasan infrastruktur jalan membuat anak-anak harus menempuh perjalanan panjang untuk berangkat dan pulang sekolah. Tidak jarang, mereka berangkat pada pagi hari dan baru kembali pada sore hari, kondisi yang tentu menjadi hambatan serius dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pendidikan.
Hambatan Infrastruktur terhadap Ekonomi Masyarakat
Dalam sektor ekonomi, keterbatasan akses jalan berdampak langsung pada distribusi dan pemasaran hasil produksi masyarakat lokal. Akses menuju pusat-pusat ekonomi dan kota menjadi terbatas, sehingga potensi ekonomi masyarakat tidak dapat berkembang secara optimal. Kondisi ini memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara wilayah yang memiliki akses infrastruktur memadai dan wilayah yang masih terisolasi.
Tantangan Infrastruktur Jalan Provinsi
Hingga saat ini, infrastruktur jalan provinsi di Papua Barat Daya belum mampu menghubungkan seluruh kabupaten secara optimal melalui transportasi darat seperti mobil dan motor. Akses ke beberapa kabupaten, terutama Tambrauw dan Maybrat dengan banyak distrik di wilayah pedalaman, masih menghadapi kondisi jalan yang rusak dan tidak layak dilalui. Situasi ini menjadi perhatian serius karena menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi layanan publik.
Infrastruktur sebagai Instrumen Keadilan Pembangunan
Sejalan dengan visi besar Papua Barat Daya, yakni “Masyarakat Papua Barat Daya yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Lokal sebagai Upaya Pembangunan yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan”, pembangunan infrastruktur harus dimaknai lebih dari sekadar pembangunan fisik. Infrastruktur harus menjadi simbol dan wujud keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya.
Strategi Pembangunan Infrastruktur Papua Barat Daya
Untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu mengarahkan strategi pembangunan infrastruktur secara lebih fokus, adaptif, dan kreatif melalui lima pendekatan utama, yaitu:
- Refocusing prioritas pada infrastruktur dasar, khususnya jalan, jembatan, dan akses layanan publik.
- Optimalisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara merata agar seluruh wilayah, terutama daerah pedalaman, memperoleh manfaat pembangunan.
- Penguatan perencanaan berbasis data, sehingga kebijakan pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
- Pendekatan pembangunan alternatif, termasuk pemanfaatan transportasi non-konvensional dan teknologi adaptif sesuai kondisi geografis.
- Tata kelola kolaboratif antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, maupun organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.
Dengan strategi yang terarah dan komitmen bersama, pembangunan infrastruktur di Papua Barat Daya diharapkan mampu menjadi motor penggerak pemerataan kesejahteraan, memperkuat keadilan sosial, serta membuka jalan menuju masa depan Papua Barat Daya yang lebih maju dan berkelanjutan
Penulis: Musdalifa Manggawa
Peserta Advanced Training (LK III) HMI BADKO Papua Barat–Papua Barat Daya
