Sorong, majalahkribo.com – Suasana tidak biasa terjadi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat Daya pada Selasa, 29 Juli 2025 (pagi tadi). Sejumlah pegawai melakukan aksi pemalangan kantor sebagai bentuk protes terhadap kondisi internal dinas yang dinilai tidak kondusif.
Berdasarkan video yang tersebar, memperlihatkan pintu kantor PUPR dikunci rapat dan ditumpuk dengan tong sampah, membuat seluruh aktivitas dinas lumpuh sementara. Para pegawai tampak duduk-duduk di halaman kantor, menunggu kehadiran Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Sebagian dari mereka menolak memberikan keterangan kepada media sebelum gubernur tiba.
Ketegangan memuncak saat Gubernur Elisa Kambu tiba di lokasi dan langsung menegur pegawai dengan suara lantang.
“Kalian ini pegawai atau bukan? Kalian pikir apa yang kalian lakukan ini bagus? Sekarang buka!” tegas Gubernur Elisa Kambu.
Teguran tersebut langsung direspons para pegawai dengan membuka palang dan mengizinkan akses masuk ke dalam kantor. Tak berselang lama, gubernur kemudian menggelar pertemuan tertutup bersama jajaran dinas untuk menggali akar permasalahan.
Kepada awak media usai pertemuan, Elisa Kambu menyatakan bahwa pembahasan lanjutan akan digelar keesokan harinya.
“Nanti besok baru kami kasih informasi lebih lanjut,” ucap Elisa Kambu, Gubernur Papua Barat Daya
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas PUPR maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Sejumlah jurnalis masih menunggu pernyataan resmi pada pertemuan lanjutan yang dijadwalkan Rabu, 30 Juli 2025 pukul 08.00 WIT.
Aksi pemalangan kantor ini menjadi sorotan publik, mengingat Dinas PUPR merupakan instansi teknis strategis yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur daerah.
Informasi yang dihimpun dari sumber internal mengungkapkan bahwa pemicu aksi tersebut diduga kuat berkaitan dengan persoalan manajerial. Salah satu pegawai yang terekam dalam video menyampaikan keluhannya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas PUPR, Yakobus Tandung Pabimbin.
“Hampir tiga tahun kami seperti anak ayam kehilangan induknya,” ucap Salah satu pegawai PUPR
Belum diketahui bagaimana hasil pembahasan internal yang dilakukan gubernur bersama dinas terkait. Masyarakat kini menanti langkah tegas Pemerintah Provinsi dalam menyikapi dinamika internal di tubuh PUPR Papua Barat Daya. *
Editor: Ronaldo Josef Letsoin
