Majalahkribo.com – Dalam kamus besar bahasa Indonesia takut adalah perasaan tidak tentram, khawatir dan gelisah. Ketakutan merupakan gangguan psikologi yang bersifat wajar dan dapat timbul kapan dan dimanapun.
Ya takut adalah kata yang paling tepat digunakan untuk para pemimpin di wilayah Meepago yang sangat gencar menginginkan adanya Pemekaran Provinsi baru dari Provinsi Papua yakni Papua Tengah. Mereka para pemimpin ini menginginkan adanya Pemekaran Provinsi baru karena mereka memang tidak mampu untuk bersaing di Provinsi Papua.
Padahal Gubernur Papua baru pertama kali dipimpin oleh anak asli pegunungan tengah yakni pak Lukas Enembe sejak tahun 2013 dan belum mencapai 1 Dekade. Seharusnya para pemimpin di Meepago berpikir bersaing politik secara sehat di Provinsi Papua namun pada kenyataanya mala sebaliknya.
Ketakutan para pemimpin Meepago sendiri terlihat jelas dari dibentuknya Asosiasi Bupati Meepago yang diketahui dipimpin oleh mantan Bupati Kabupaten Nabire 2 periode yakni Isaias Douw untuk memperjuangkan Provinsi Papua Tengah. Bahkan sangat terlihat jelas dari pernyataan beberapa Bupati Meepago yang telah dirangkum oleh media ini.
“Isu pemekaran Provinsi Papua Tengah ini kian memanas. Banyak yang menolak, namun pemerintah Pusat berharap ini harus jalan. Kita sebagai pemimpin daerah harus dapat mengamankan seluruh sisi. Di kesempatan ini, saya hendak membantah pernyataan Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang menyatakan ibukota Provinsi Papua Tengah dan kotamdyanya di Timika,” Kata Meki Fritz Nawipa Bupati Paniai, seperti yang dikutip dari Media Indonesia, pada Minggu (13/02/2022).
Dari pernyataan Bupati kabupaten Paniai Meki Nawipa terlihat jelas bahwa dirinya takut untuk bersaing politik di Provinsi Papua yang notabanenya saat ini Pemimpinnya di pimpin dari wilayah Lapago. Ketakutan Meki terlihat lebih meyakinkan saat dirinya meminta Ibu Kota Provinsi Papua Tengah harus berada di Kabupaten Nabire dengan membantah pernyataan Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
Bupati Kabupaten Mimika juga sejalan dengan para pemimpin lain di Meepago yang takut untuk bersaing di Provinsi Papua dan terlihat sibuk dengan ibu kota Provinsi Papua Tengah. Bertempat di Hotel Grand Mozza Timika pada Rabu (8/9/2021) Eltinus mengatakan bahwa Ibu Kota Provinsi Papua Tengah berada di Timika karena telah bertemu dengan Mendagri di Jayapura.
“Untuk Papua Tengah kami sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) dan timnya di Jayapura. Yang lengkap ada di Kabupaten Mimika. Jadi ibu kota tetap ada di Kabupaten Mimika,” Ujarnya, seperti yang dikuti dari papua60detik.com
Hampir sebagian pemimpin wilayah Meepago terlihat saling memperebutkan wilayah Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Terbukti para pemimpin ini tidak mampu bersaing untuk Berpolitik di Provinsi Papua dan terkesan memaksakan situasi.
Berbeda dengan pernyataan Bupati Puncak Willem Wandik dirinya tidak persoalkan adanya Pemekaran Provinsi Papua Tengah. Dirinya meminta agar biarkan semua berjalan sesuai dengan undang-undang Otonomi Khusus serta kajian akademik yang sudah dilakuakan oleh Perguruan Tinggi. Namun, menurutnya Ibu Kota Provinsi lebih tepat berada di titik central.
“Syarat penunjang udara dan laut serta aspek lain harus dipertimbangkan sehingga tidak mengganggu pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah pemekaran,” Ujarnya Selasa (22/02/2022) seperti yang dikutip dari Nabire.net
Bupati terpilih Kabupaten Nabire Mesak Magai pun terlihat mendukung Asosiali Bupati Meepago pernyataan Mesak juga terlihat saat diwawancarai wartawan tribun Papua di Suni Hotel Convention Abepura, Kota Jayapura pada Selasa (15/2/2022)
“Maka dari itu kami sudah bersepakat untuk menjadikan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, no kompromi lagi,” tegas Mesak Magai.
Hal serupa juga pernah diungkapkan mantan Bupati Kabupaten Nabire dalam memperjuangkan hadirnya Provinsi Papua Tengah di Jakarta, pada Selasa ( 5/11/2019) saat itu Isaias Douw masih menjabat sebagai Bupati Nabire.
“Kami minta Komite I DPD RI memperjuangkan pengaktifan UU 45 Tahun 1999 karena setelah undang-undang itu lahir kini sudah 20 tahun, tapi Tapi Papua Tengah belum diaktifkan,” Kata ketua Asosiasi Bupati Meepago Isaias Douw seperti yang dikuti dari Jubi.co.id
Setelah pertemuan tersebut diketahui Gubernur Papua Lukas enembe sempat menolak adanya pemekaran Provinsi dari Provinsi Papua karena dianggap tidak melalui mekanisme karena pembahasan tidak melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua serta tidak mendapat dukungan penuh dari Pemprov Papua seperti dikutip dari republika.co.id
“Yang kami setujui hanya 22 calon Kabupaten dan kota baru karena itu sudah melalui mekanisme dan telah disetujui oleh MRP dan DPRP. Yang lain tidak termasuk, termasuk Papua Tengah karena tidak melalui mekanisme yang benar,” Ungkap Gubernur Papua.
Terlihat jelas bahwa Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak dan terkesan hadirnya Provinsi baru di Papua merupakan keinginan Jakarta beserta kroninya di daerah. Mendukung pernyataan Gubernur Papua terlontar dari pernyataan Bupati Kabupaten Dogiyai Yakobus Dumupa yang disampaikan langsung dihadapan massa aksi yang menuntut penutupan tempat penjualan miras di lapangan sepak bola Theo Makai, Mowanemani, Distrik Kamuu, pada, Senin (3/5/2021) seperti dikutip dari suarapapua.com
“Kalau masyarakat Meepago tolak, maka saya juga tolak 100% pemekaran Provinsi Papua Tengah,” ungkap Dumupa yang disambut dengan tepuk tangan massa.
Jelas terlihat banyak orang asli Papua menolak hadirnya Pemekaran di Provinsi Papua yang terlihat dari aksi mahasiswa serta penolakan yang datangnya dari berbagai tokoh yang ada di Papua.
Dari sekian banyak Bupati di Meepago yang saat ini gencar menginginkan pemekaran Papua Tengah hanya 2 Bupati yang belum menyampaikan pandangan mereka yakni Bupati Kabupaten Intan Jaya Natalis Tabuni dan Bupati Kabupaten Puncak Jaya yang baru bergabung Yuni Wonda. Walaupun mereka berdua telah bergabung dengan Asosaiasi Bupati Meepago namun belum ada pernyataan resmi pandangan mereka terkait Provinsi Papua Tengah.
Lantas kenapa para pemimpin di Meepago ngotot dan menginginkan adanya Pemekaran Provinsi Papua Tengah?
Belum diketahui pasti alasan Asosiasi Bupati Meepago yakni Bupati Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan yang baru bergabung Bupati Puncak Jaya. Mereka menginginkan adanya pemekaran Provinsi Papua Tengah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka sudah lakukan kajian ilmiah dan telah mensosialisasikannya kepada seluruh masyarakat Meepago yang saat ini gencar juga menolak adanya provinsi baru di Papua.
Padahal syarat pembentukan daerah otonom baru dibentuk tentu saja tidak akan selamanya bergantung pada dana hibah. Daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri dalam mengelola pemerintahannya. Agar kelak daerah yang baru dapat membangun dan mensejahterahkan masyarakatnya. Yang termasuk syarat fisik diantaranya :
Kemampuan Ekononomi, Potensi Daerah, Sosial Budaya, Sosial Politik, Kependudukan, Luas Daerah, Pertahanan, Keamanan, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Kemampuan Keuangan dan Rentang Kendali. Apakah syarat-syarat ini sudah kaji dan disosialisasikan kepada masyarakat Meepago oleh Asosiasi Bupati Meepago.
Tentu saja saya sendiri yang menulis artikel ini belum mengetahui sosialisasi yang dilakukan oleh para Bupati di Meepago. Sehingga sampai saat ini bertanya untuk siapa Pemekaran Provinsi Papua Tengah.
Penulis dengan gamblang ingin menyampaikan bahwa para Bupati yang tergabung dalam Asosiasi Bupati Meepago sangat ketakutan karena tidak bisa bersaing Politik di Provinsi Papua dan tidak memiliki panggung sehingga menginginkan adanya Pemekaran Provinsi Baru.
(Admin/DZ)
