PAPUA TENGAH – Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Provinsi Papua Temgah Yulius Wandagau, SE mengatakan dirinya sangat kecewa dengan insiden bentrok antar warga yang telah terjadi di Kapiraya.
“Kejadian konflik berdarah yang terjadi di Kapiraya antara suku Kamoro dan Mee ini kami MRP Papua Tengah sangat-sangat kecewa,” Ujarnya, Kamis (27/11/2025)
Untuk diketahui korban meninggal dunia atas nama Neles Peuki ditemukan tewas di lokasi dalam kondisi jasadnya terbakar. Sementara itu Isak Anouw dan Nelius Peuki yang terluka akibat terkena parang dan panah sedang mendapatkan perawatan insentif di rumah sakit Madi Kabupaten Paniai.
“Kejadian itu terjadi pada tanggal 24 November 2025. Akibatnya dari konflik ada 3 korban dan salah 1nya meninggal dunia,” Ungkap Wandagau menjelaskan.
Ketua Pokja adat Yulius Wandagau juga menerangkan bawa ia bersama jajaran MRP sudah pernah terjun langsung kesana untuk melihat persoalan tapal batas, namun ia menduga bahwa PT Zoomlion yang telah membuat perselisihan antara kedua suku tersebut saat ini demi kepentingan tambang.
“Tahun 2024 kami pernah terima aduan perselisihan tanah itu dari masyarakat adat suku Mee dan kami sudah pernah turun sampai di mogodagi. Orang Mee dan Kamoro yang ada disana sudah lama hidup berdampingan. Namun dengan adanya PT Zoomlion ini yang membuat perselisihan antara kedua suku itu berlanjut sampai saat ini,” bebernya.
Dirinya juga lebih jauh menjelaskan bahwa persoalan itu telah dibawah sampai ke tingkat Gubernur namun karena tidak ada perhatian sehingga telah terjadi bentrok antara kedua suku tersebut.
“Setelah kami pulang dari Kapiraya, kami MRP pernah ketemu ibu mantan Gubernur Papua Tengah Ibu Robka Haluk untuk memanggil 3 Bupati yaitu Kabupaten Mimika, Deiyai dan Dogiyai agar MRP memfasilitasi untuk membuat tapal batas antara kedua suku itu sesuai permintaan masyarakat. Namun lalai hingga hari ini akibatnya sudah ada terjadi bentrok antara 2 suku,” Jelasnya lagi.
Diakhir ia menegaskan agar adanya sikap tegas dari pemerintah Provinsi dan ke 3 Kabupaten tersebut untuk menyelesaikan persoalan tapal batas agar tidak ada lagi perselisihan.
“Kami harap Pemerintah Kabupaten Deiyai, Dogiyai dan Mimika bersama pemerintah Provinsi, DPR dan MRP segera turun dan selesaikan masalah konflik dan tapal batas adat ini,” Tutupnya.
(Admin)
