Fakfak, majalahkribo.com – Perusahaan teknologi internasional Maxim kini resmi beroperasi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kehadiran Maxim dinilai membawa angin segar dalam dunia transportasi lokal, terutama karena tarif yang ditawarkan tergolong lebih murah dibandingkan moda transportasi lainnya.
Warga Fakfak merasa sangat cocok dengan jasa transportasi online Maxim. “Kami terbantu, kita kan semua punya HP tinggal download Aplikasi Maxim, macam begini saya baru keluar dari pasar belanja bawa barang banyak tinggal pesan mobil dan langsung tunggu kita di depan jalan,” kata salah satu warga.
Namun, belum sebulan beroperasi, layanan transportasi online Maxim dikabarkan menghentikan layanan dan cabut dari Fakfak. Manajemen Maxim Fakfak membantah adanya kesepakatan resmi terkait penghentian aktivitas pengambilan orderan oleh para mitra pengemudi.
“Maxim tidak sepakat dan menyatakan bahwa kesepakatan tersebut terjadi tanpa landasan hukum yang sah,” tulis pihak Maxim dalam unggahan resminya.
Manajemen Maxim menyampaikan tiga poin utama dalam klarifikasi tersebut:
1. Tidak ada dasar hukum yang membenarkan larangan pengambilan orderan oleh mitra pengemudi.
2. Perusahaan akan menanggung seluruh risiko operasional, termasuk memberikan layanan asuransi dan bantuan hukum.
3. Mitra pengemudi yang merasa mengalami kerugian diminta segera melapor untuk mendapatkan pendampingan resmi dari perusahaan.
Di sisi lain, kehadiran Maxim dianggap merugikan bagi ojek pangkalan yang telah beroperasi selama ini di Fakfak. Badan Pengurus Ojek Mandiri Kabupaten Fakfak melakukan aksi demo menolak transportasi online Maxim beroperasi.
Perwakilan ojek konvensional menemui pimpinan DPRD guna mengikuti audiensi dan menyuarakan aspirasi terkait penolakan jasa transportasi online Maxim.
“Kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada pimpinan dewan yang terhormat untuk mengeluarkan mereka (Maxim) dari Kabupaten Fakfak,” tutur Ketua Umum Organisasi Ojek Mandiri Fakfak, Mohammad Patiran.
Dalam aksi itu, Polres Fakfak menurunkan sebanyak 97 personel untuk melaksanakan pengamanan aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPRD pada Rabu (18/6/2025). Aksi tersebut dihadiri oleh massa dalam jumlah besar, dengan estimasi berkisar 1.000 orang.
“Kami telah menyiapkan rencana pengamanan secara menyeluruh untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib,” ungkap Kabag Ops Polres Fakfak, AKP Wisran Litiloly, S.H., M.H.
Polres Fakfak juga menjalin koordinasi dengan pihak DPRD dan perwakilan pengunjuk rasa guna memastikan jalur komunikasi tetap terbuka. Hingga saat ini, situasi Fakfak kondusif dan terkendali.
Penulis: Gilberth
Editor: Ronaldo Josef Letsoin
Baca Juga: Polda Papua Barat Selidiki Dugaan Korupsi Dana Hibah KPU
