FAKFAK – Mahasiswa Papua Barat demo meminta atau mendesak Kementerian Perhubungan (KEMENHUB) segera mengaktifkan atau mengoperasikan Pelabuhan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) antar distrik, desa dan kabupaten yang ada di kampung Kiat Porum, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Pelabuhan tersebut di bangun 13 tahun yang lalu namun belum di operasikan (Vakum). Untuk saat ini tidak diketahui pasti alasannya kenapa hingga saat ini pelabuhan tersebut belum ada pelayanannya.
Baca Juga: Wow..! Tim Satgas 53 Kejaksaan Agung Tiba di Fakfak, Ada Apa?
Namun Kementerian Perhubungan berdalih bahwa persoalan Hak Tanah adat masyarakat setempat pada akses jalan utama masuk pelabuhan belum terselesaikan.
Hal itu disampaikan oleh pihak Kementerian Perhubungan pada saat audiens dengan Koordinator aksi dan juga bersama Koordinator Konferensi Mahasiswa Papua Moy Boymasa di Gedung Kementerian Perhubungan RI Kamis siang.
Baca Juga: Tersangka Dugaan Korupsi di KPU Fakfak Hanya Jadi Korban?
Jusman selaku Koordinator Aksi tersebut saat diwawancarai wartawan pada Kamis, 16 Februari 2023. Dia katakan “Dengan mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan rakyat dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia.
Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai pandangan yang searah penjelasan itu di sampaikan melalui orasi ilmiah mahasiswa Papua Barat hari ini yang kami simpulkan jadi beberapa poin pernyataan sikap sebagai tuntutan kami kepada KementerianPerhubungan,” Jelasnya.
Baca Juga: Bomberay Jadi Ibu Kota DOB Provinsi Papua Barat Tengah? Bupati : Mohon Dukungan
Selanjutnya, Jusman juga mengatakan permintaanya kepada Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk segera aktifkan pelabuhan ASDP yang ada di Kampung Kiat Porum Kabupaten Fakfak, Papua Barat agar segera beroperasi sekaligus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat.
“Kami meminta kepada Kementrian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Fakfak segera tindak lanjuti Penyelesaian hak tanah adat yang di gunakan untuk bangunan pelabuhan ASDP tersebut,” Katanya.
Selain itu dia juga meminta kepada KPK segera memeriksa alasan dibalik vakumnya pelabuhan ASDP.
“Kami meminta kepada KPK segera Periksa alasan di balik fakumnya pelabuhan ASDP tersebut pada dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak,” Tegas Jusman.
Maka dari itu pihak mahasiswa juga mendesak meminta kepada Kementerian Perhubungan agar segera melakukan pemeriksaan terhadap kontraktor yang memegang tanggungjawab atas bangunan pelabuhan ASDP kampung Kiat Porum Fakfak.
Lalu mereka pun meminta KPK agar laksanakan pemeriksaan terhadap semua pihak yang bersangkutan dan melakukan peninjauan langsung Pelabuhan ASDP Kampung Kiat Porum yang vakum bertahun-tahun setelah di bangun tersebut.
“Kami meminta kepada Kementerian dalam Negeri copot pejabat-pejabat Papua yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola aset negara dan memanfaatkannya untuk peningkatan pelayanan dan kemajuan ekonomi sosial kemasyarakatan,” Tambahnya
Mahasiswa juga tegaskan kepada DPR RI dan DPRD Kab. Fakfak agar ikut bertanggung jawab kawal aspirasi dan mendampingi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat tersebut.
“Kami meminta kepada DPR RI dan DPRD Kab. Fakfak agar bertanggung jawab kawal aspirasi dan mendampingi masyarakat Kampung Kiat Porum menyelesaikan Hak Tanah adat lahan bangunan Pelabuhan ASDP yang dimaksut,” Pungkasnya.***
Sumber: https://ghiatnews.my.id/
