JAYAPURA – Dalam kasus Gratifikasi 1 Milyar terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau (PW) melanyangkan Kritikan kepada Gubernur Papua dengan kalimat yang Merendahkan Hak Gubernur Papua.
Tokoh Pemuda Papua, Alexander Gobai menegaskan, Pejabat Gubenur Papua Barat, Paulus Waterpau (PW) agar fokus melayani dan mensejahtrakan Masyrakat Papua Barat. Tidak boleh merendahkan dan mengkritik kepada hak orang lain terutama kepada Gubenur Papua, Lukas Enembe.
“Kami kira, PW adalah mantan Polda yang taat kepada hukum dan tahu menghargai hak orang lain. Jangan selalu membenci apalagi menjatuhkan orang lain, terutama kepada Gubernur Papua yang tugasnya di Provinsi lain, yaitu Provinsi Papua” Kata Gobai kepada awak media, Senin, (03/10/22) di Jayapura.
Menurut Gobai, PW sudah tiga kali pimpin sebagai Kapolda Papua yang tahu tentang persoalan di tanah Papua dalam penanganan kasus dan taat kepada hukum. Kasus Kemanusiaan hingga Korupsi.
“Namun, kami kaget selama menjabat sebagai Kapolda Papua, tidak ada Pejabat yang Korupsi dan tidak ada penanganan kasus Korupsi di tanah Papua, semua baik-baiknya,” Terang Gobai.
Gobai berharap, PW sudah seharusnya mengurus persoalan di Papua Barat.
Sementara itu, Aktivis Papua Natalius Pigai menyentil pernyataan menohok Paulus Waterpauw yang meminta Lukas Enembe mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Papua.
“Sy Kaget!. Selama Enembe Pimpin, Waterpauw 3 Kali Pimpin Kapolda. Negara & Saya (PW tahu), Kasih Otoritas,Jabatan & Uang & Paulus ada di dalamnya,” ujar Natalius dikutip dari unggahan twitternya, @NataliusPigai2 (1/10/2022).
Natalius memantulkan kembali pernyataan Penjabat Gubernur Papua Barat itu. Sebab, menurut Natalius selama Paulus menjadi Kapolda di papua, tidak ada satu pun pejabat yang korupsi diringkus.
Adanya Kelolosan Bagi Dugaan Korupsi di Papua Barat
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Papua Barat, Yosep Titirlolobi, SH menilai bahwa tidak seharusnya seorang Pj Gubernur Papua Barat Paulus Warterpauw meminta Lukas Enembe untuk mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Papua. Yosep pun meminta agar Pj Gubernur Papua Barat fokus pada tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat Papua yang ada di Papua Barat.
Dalam wawancaranya, Yosep juga menyinggung karir seorang Pj Gubernur Palua Barat, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Papua dan Papua Barat. Yosep mengatakan, saat menjabat sebagai Kapolda Papua Barat, Pj Gubernur Papua Barat nyaris nir pengungkapan kasus korupsi berskala besar, termasuk tidak menahan Sekwan Kota Sorong dan Mantan Kepala Keuangan Kota Sorong saat itu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pelantikan Walikota Sorong. Padahal di tahun 2014 atau saat Pj Gubernur Papua Barat menjadi kapolda, berkas dari kasus tersebut telah dilimpahkan dimana setahun sebelumnya Sekwan Kota Sorong dan Mantan Kepala Keuangan Kota Sorong saat itu telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Yosep, Pj Gubernur Papua Barat sendiri sampai saat ini belum menunjukkan prestasi yang dapat dilihat oleh masyarakat. Bahkan kata Yosep, Pj Gubernur Papua Barat tidak mampu menyelamatkan karir 6 anak asli Papua yang diberhentikan oleh IPDN.
Adanya Dugaan Korupsi
Pernyataan yang dikeluarkan oleh Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia (APMM) Jakarta yang mendesak kepada KPK RI agar dapat mengusut tuntas Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Markas Baru POLDA Papua dengan
1. Menangkap dan memeriksa Direktur PT. Papua Akbar Bersatu Saudara Muhamad Topan.
2. Memanggil dan Memeriksa Mantan Kapolda Papua Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpau Terkait keterlibatan Dalam Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Markas Baru POLDA Papua
3. Periksa dan Telusuri Kepemilikan Bungalow Villa Milik Mantan Kapolda Papua Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpau di Pulau Dewata Bali, Karena diduga terkait dengan aliran dana Proyek Pembangunan Markas baru Polda Papua.
