Fakfak, majalahkribo.com – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Fakfak, Papua Barat, memastikan proses pencairan Beasiswa Seribu Mahasiswa akan segera rampung. Program bantuan pendidikan yang sempat tertunda itu kini memasuki tahap akhir verifikasi data penerima di bank penyalur.
Sekretaris Dispora Fakfak, Muhammad Tahir Patiran, mengatakan keterlambatan pencairan disebabkan proses verifikasi dan penyesuaian data rekening mahasiswa yang belum sesuai dengan ketentuan.
“Masih banyak mahasiswa yang menggunakan rekening orang tua atau saudara. Kami harus memastikan nama penerima sesuai dengan nama di rekening, karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mengizinkan pencairan jika datanya tidak cocok,” ujar Patiran, Selasa, 4 November 2025.
Menurut pejabat yang akrab disapa Mopa Patiran ini, tahapan verifikasi juga dilakukan untuk menghindari tumpang tindih bantuan pendidikan dari program pemerintah lain.
“Ada mahasiswa yang sudah menerima Beasiswa KIP atau ADik. Kami tidak bisa masukkan mereka lagi ke program Beasiswa Seribu Mahasiswa. Prinsipnya, satu orang satu program,” ujarnya.
Dari total sekitar 1.500 lebih penerima, Dispora mencatat 1.190 data mahasiswa telah diproses di sejumlah bank penyalur. Rinciannya; BNI (84), Mandiri (124), Bank Papua (420), BCA (6), BPD Jatim (1), BRI (551), dan BTN (4).
“Alhamdulillah, seluruhnya sudah di tahap proses bank. Kami berharap dalam waktu dekat bisa segera cair,” kata Mopa.
Masih ada sekitar 300 mahasiswa yang datanya perlu diperbaiki karena ketidaksesuaian identitas dan rekening. Selain itu, sejumlah kendala teknis turut memperlambat proses, seperti perubahan nomor telepon mahasiswa yang menyulitkan petugas melakukan konfirmasi data.
“Petugas kami kesulitan menghubungi beberapa penerima. Ada juga mahasiswa baru yang baru masuk pendataan, sehingga perlu waktu untuk ditata ulang,” ujarnya.
Program Beasiswa Seribu Mahasiswa tahun ini juga mengalami perubahan struktur pengelolaan. Jika sebelumnya berada di bawah Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), kini pengelolaannya dialihkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
“Peralihan ini membuat proses administrasi butuh penyesuaian. Kami harus hati-hati karena BPK mengawasi ketat setiap tahapan,” ujar Mopa.
Selain itu, terjadi penurunan anggaran yang cukup signifikan.
“Awalnya Rp6 miliar, tapi setelah dialihkan ke Dinas Pendidikan, turun menjadi sekitar Rp4,5 miliar,” ungkapnya.
Penurunan anggaran tersebut berimbas pada nominal bantuan yang diterima mahasiswa. Pemerintah daerah pun menyesuaikan besaran beasiswa berdasarkan kategori penerima, baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP, serta mempertimbangkan lokasi dan jurusan studi masing-masing.
Meski diwarnai sejumlah kendala teknis, Mopa memastikan pemerintah daerah berkomitmen mempercepat proses pencairan.
“Kami sudah di tahap bank. Kalau tidak ada hambatan tambahan, kami optimistis dana segera masuk ke rekening mahasiswa,” tegasnya.
Editor: Ronaldo Josef Letsoin
