FAKFAK, MAJALAHKRIBO.com – Kegiatan reses Anggota DPR Provinsi Papua Barat, Fachry Tura, di Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Jumat (27/02/2026) sore, berubah menjadi ruang curhat terbuka masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup tanpa akses air bersih.
Di balik suasana kebersamaan reses, warga justru melontarkan kritik tajam kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak dan DPRD Fakfak yang dinilai gagal menuntaskan persoalan dasar masyarakat.
Isu yang disuarakan bukan persoalan baru. Air bersih, kebutuhan paling mendasar, disebut warga hanya menjadi janji dari masa ke masa tanpa realisasi nyata.
“Kami ini masih susah air bersih. Sampai sekarang belum ada solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkap Farida, salah satu warga, di hadapan peserta reses.
Warga menegaskan, sejak Kampung Tanama berdiri, pergantian kepala daerah tidak pernah membawa perubahan berarti terhadap kebutuhan air bersih.
Bahkan, pipa air yang dipasang puluhan tahun lalu disebut tak pernah sekalipun mengalirkan air ke rumah warga.
“Dari bupati ke bupati, kami belum pernah menikmati air bersih. Pipanya ada, tapi airnya tidak pernah ada,” ujar warga lainnya dengan nada kecewa.
Sindiran semakin tajam ketika warga menyebut harapan kepada pemerintah mulai memudar.
“Persoalan air bersih ini kami hanya bisa memohon kepada Allah, bukan lagi kepada pemerintah,” katanya, disambut anggukan warga lain.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran kuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dasar pemerintah daerah.
Dalam dialog tersebut, warga secara langsung menyinggung peran DPRD Fakfak dan Pemda Fakfak yang dianggap memiliki kewenangan utama namun belum menghadirkan solusi konkret.
Masyarakat menilai persoalan air bersih seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar program yang terus berulang dalam dokumen perencanaan tanpa hasil nyata di lapangan.
“Air bersih ini kebutuhan dasar, bukan proyek musiman,” tegas seorang warga.
Kritik itu sekaligus menjadi refleksi bahwa pembangunan fisik tanpa pelayanan dasar dinilai belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Fachry Tura menegaskan bahwa air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah di semua tingkatan.
Ia memastikan aspirasi warga Tanama tidak berhenti sebagai catatan reses semata.
“Air bersih adalah kebutuhan pokok masyarakat. Kami akan kawal aspirasi ini di tingkat provinsi dan mendorong sinergi dengan pemerintah kabupaten agar penanganannya benar-benar berjalan,” tegasnya.
Fachry juga menilai persoalan pelayanan dasar seperti air bersih harus ditangani secara terpadu antara provinsi dan kabupaten agar tidak terus menjadi keluhan tahunan masyarakat.
Bagi warga Tanama, reses kali ini menjadi momentum langka karena mereka akhirnya memiliki ruang menyampaikan persoalan secara langsung kepada wakil rakyat yang hadir di tengah masyarakat.
Kehadiran anggota DPR Provinsi dinilai memberi harapan baru bahwa persoalan lama yang selama ini terabaikan dapat kembali diperjuangkan di level kebijakan yang lebih tinggi.
Isu air bersih pun menjadi sorotan utama reses tersebut, bukan sekadar kritik, tetapi alarm keras bagi pemerintah daerah agar pelayanan dasar tidak lagi diabaikan.
Jika segera ditangani secara serius, warga meyakini dampaknya akan langsung terasa pada kesehatan, ekonomi keluarga, hingga kualitas hidup masyarakat Kampung Tanama secara keseluruhan.
