MANOKWARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggandeng Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) untuk mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola dana otonomi khusus (otsus). Langkah ini diambil menyusul belum cairnya dana otsus tahap pertama tahun 2025.
Kepala Biro Otsus Setda Papua Barat, Abner Singgir, menyatakan evaluasi menyeluruh terhadap OPD pengampu dana otsus menjadi kebutuhan mendesak. “Kami kolaborasi dengan BP3OKP dan MRPB evaluasi semua OPD pengelola dana otsus,” kata Abner di Manokwari, Jumat (4/7/2025).
Pemprov telah menggelar forum diskusi terfokus (FGD) yang melibatkan OPD lingkup provinsi dan kabupaten, akademisi, serta perwakilan BP3OKP dan MRPB. Forum tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan mendorong komitmen percepatan kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dana otsus.
“Butuh komitmen bersama supaya penyaluran dana otsus dilakukan tepat waktu, agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Abner.
Hingga awal Juli ini, dana otsus tahap pertama tahun 2025 belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena masih ada dokumen yang belum lengkap. Persyaratan tersebut antara lain laporan pertanggungjawaban penggunaan dana otsus tahun sebelumnya dan rencana anggaran program (RAP) dari masing-masing OPD.
“Ada OPD yang proaktif, ada juga yang belum. Akibatnya, dana otsus belum salur dan program belum bisa dijalankan,” ungkapnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu, total pagu dana otsus 2025 untuk delapan pemerintah daerah di Papua Barat mencapai Rp1,562 triliun. Rinciannya sebagai berikut:
- Pemprov Papua Barat: Rp687,01 miliar
- Pemkab Manokwari: Rp133,79 miliar
- Pemkab Fakfak: Rp133,27 miliar
- Pemkab Kaimana: Rp70,43 miliar
- Pemkab Teluk Bintuni: Rp156,53 miliar
- Pemkab Teluk Wondama: Rp141,07 miliar
- Pemkab Pegunungan Arfak: Rp103,76 miliar
- Pemkab Manokwari Selatan: Rp136,22 miliar
Namun hingga kini, belum satu pun dana tersebut tersalurkan ke daerah.
“Sampai saat ini belum ada dana otsus yang disalurkan ke setiap pemda di Papua Barat,” ujar Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIA DJPb Papua Barat, Rudy Novianto.
Antara/Editor: Ronaldo Josef Letsoin
