FAKFAK, majalahkribo.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Fakfak, Papua Barat, tengah menjadi sorotan setelah meluncurkan aplikasi Sipala (Sistem Aplikasi dan Disiplin Aparatur). Aplikasi ini awalnya digadang sebagai inovasi untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan modern.
Sipala memungkinkan ASN melakukan absensi masuk dan pulang dengan swafoto (selfie) serta menyampaikan laporan harian secara digital. Semua data bisa dipantau langsung oleh ASN masing-masing, sehingga kinerja dan disiplin lebih terukur. Tercatat sekitar 5.443 ASN di Kabupaten Fakfak berpotensi menggunakan aplikasi ini.
Namun di balik manfaat yang dijanjikan, muncul sejumlah kritik keras terkait keamanan sistem, penggunaan server, hingga biaya pengembangan aplikasi yang disebut mencapai Rp400 juta.
Seorang pemerhati menilai Erik, penggunaan server sewaan dari luar daerah berisiko mengancam keberlanjutan aplikasi.
“Saya sudah cek. Itu websitenya hosting di Jogja. Kalau telat bayar sewa server, Sipala bisa tidak bisa dipakai. Padahal Pemda Fakfak punya server sendiri yang mampu menampung data seluruh instansi. Kenapa harus sewa dan sampai Rp400 juta? Ini patut dipertanyakan”, ujarnya.
Selain itu, penggunaan domain .com juga dipersoalkan. Menurutnya, situs resmi pemerintah seharusnya menggunakan .go.id sebagai standar identitas digital negara.
“Kalau pakai domain komersial seperti .com, publik bisa ragu pada keaslian sumber informasi. BPKSDM jangan hanya cari muka di depan Bupati dan Wakil, tapi justru melanggar aturan dasar tata kelola digital pemerintah”, tegasnya.
Tak hanya itu, sejumlah ASN juga mengeluhkan efektivitas aplikasi tersebut. Seorang ASN yang bertugas di Kokas mengaku kesulitan karena lokasi sekolah tempat ia bekerja tidak terdaftar dalam sistem.
“Saya harus absen pagi di Dinas Pendidikan di kota, baru ke tempat tugas di Kokas. Pulangnya juga begitu, harus balik ke kota untuk absen lagi. Ini jelas menyulitkan. Bupati dan Wakil jangan tertipu dengan proyek aplikasi Sipala yang tidak jelas”, ASN yang tidak ingin disebutkan namanya Rabu, 27 Agustus 2025 (Pagi).
Meski awalnya dilihat sebagai langkah menuju birokrasi digital yang transparan, polemik seputar server sewaan, domain komersial, dan biaya besar pengembangan membuat Sipala kini menjadi perdebatan di kalangan ASN maupun masyarakat.
Penulis & Editor: Ronaldo J Letsoin
