Fakfak – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Distrik Tomage yang dirangkaikan dengan Safari Ramadhan menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam menegaskan arah kebijakan pembangunan ke depan. Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Distrik Tomage, Selasa (24/02), dihadiri unsur DPR, pimpinan OPD, para kepala kampung, tokoh adat, serta tokoh masyarakat.
Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang harus menjadi forum yang benar-benar menyerap kebutuhan riil masyarakat. Ia memastikan seluruh kampung di Distrik Tomage terwakili dalam forum tersebut sebagai bentuk komitmen bersama membangun daerah.
“Seluruh usulan dari masing-masing kampung harus dirangkum dengan baik oleh pihak distrik dan menjadi catatan penting bagi OPD teknis untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan program tahun 2027,” tegasnya.
Bupati secara khusus meminta Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan perhatian terhadap wilayah perbatasan Fakfak–Biduni, terutama terkait rencana pemekaran kampung. Untuk tahun 2027, ia menginstruksikan agar diprogramkan pembangunan 10 hingga 15 unit rumah layak huni sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan satu pos perbatasan serta gapura sebagai penanda batas wilayah antara Fakfak dan Bintuni. Terkait dinamika yang berkembang di wilayah perbatasan, Bupati mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu-isu yang belum jelas kebenarannya karena pemerintah sedang melakukan pembahasan secara resmi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyinggung rencana investasi kelapa sawit di Tomage. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat serta menegaskan komitmen pemerintah untuk mengedepankan prinsip transparansi.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPR, DPR Otsus, Dewan Adat, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) akan membahas secara terbuka setiap aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hak ulayat. Penyaluran bantuan atau kompensasi dari perusahaan, lanjutnya, akan dilakukan langsung di kampung dengan pengawalan pemerintah distrik dan unsur adat guna menghindari kesalahpahaman.
Pemerintah menargetkan dokumen AMDAL dapat diselesaikan paling lambat Maret, sehingga pada Mei atau Juni perusahaan sudah dapat mulai beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, terdapat pula rencana relokasi pabrik bubuk dari Vior ke Tomage, meski saat ini pemerintah masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat.
Dalam sektor pendidikan, Bupati meminta Dinas Pendidikan memprioritaskan pembangunan SMA Negeri yang telah memiliki lokasi pada tahun anggaran mendatang.
Di bidang kelistrikan, ia menyampaikan bahwa pada tahun 2026 seluruh wilayah daratan ditargetkan dapat menikmati listrik 1 x 24 jam. Pemerintah Kabupaten Fakfak juga memperoleh bantuan untuk 13 kampung dengan total anggaran sekitar Rp167,9 miliar.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa persoalan besar yang masih dihadapi adalah ketersediaan air bersih. Untuk itu, program sumur bor akan terus dilanjutkan. Pemerintah Kabupaten Fakfak juga telah menandatangani kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 11 Februari guna mendukung penyediaan air bersih.
“Tahun 2026 kita fokus percepatan akses listrik dan air bersih sebagai kebutuhan dasar. Tahun 2027 saya minta Dinas Pekerjaan Umum memprioritaskan program air bersih. Saya tidak ingin persoalan air terus menjadi keluhan tanpa penyelesaian yang nyata,” tegasnya.
Bupati berharap dukungan DPR untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat agar terakomodasi dalam RKPD Tahun 2027. Ia menekankan bahwa perencanaan harus disiapkan secara matang dan tepat waktu agar pembangunan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wakil Bupati serta rangkaian Safari Ramadhan bersama masyarakat Distrik Tomage.
