Fakfak, majalahkribo.com – Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Fakfak kembali menegaskan komitmennya sebagai partai penyeimbang dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda Reses I Tahun 2026 yang digelar di Fakfak, Selasa (24/2/2026), oleh Anggota DPR Provinsi Papua Barat dari Fraksi PDIP, Fachry Tura.
Dalam kegiatan yang berlangsung penuh dialog terbuka itu, Fachry menegaskan bahwa posisi PDIP sebagai partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati Fakfak periode 2025–2030 tidak menghilangkan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Kepala daerah yang diusung adalah Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik.
“Menjadi partai pengusung bukan berarti membenarkan semua kebijakan. PDIP tetap menjalankan fungsi kontrol agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegas Fachry di hadapan masyarakat.
Fachry menjelaskan bahwa peran penyeimbang tidak dimaknai sebagai oposisi yang berseberangan, melainkan sebagai mitra kritis dan konstruktif. Menurutnya, pemerintahan yang sehat membutuhkan pengawasan yang objektif agar tetap transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di tingkat distrik dan kampung.
Komitmen tersebut mendapat respons positif dari warga yang hadir. Banyak masyarakat menyampaikan bahwa mereka merasa didengar karena aspirasi mereka diterima secara langsung tanpa sekat formalitas.
Dalam forum dialog terbuka itu, berbagai aspirasi mengemuka. Mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan kampung, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan melalui dukungan bagi pelaku usaha kecil dan nelayan.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Fakfak, Abram Vinsenso Renmeuw, menegaskan bahwa PDIP Fakfak akan terus menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Sementara Sekretaris DPC, Siti Hajar Uswanas, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang masuk akan didokumentasikan dan diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kehadiran kader, simpatisan, dan masyarakat dalam jumlah besar menunjukkan antusiasme serta harapan terhadap peran aktif PDIP dalam mengawal kebijakan publik.
Bagi masyarakat, sikap tegas namun konstruktif yang ditunjukkan PDIP menjadi angin segar dalam dinamika politik daerah.
Warga menilai, komitmen untuk tetap melakukan pengawasan meski berada dalam barisan pengusung kepala daerah menunjukkan kedewasaan politik dan keberpihakan kepada rakyat. Reses ini bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan momentum memperkuat kepercayaan publik.
Dengan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik semata, PDIP Fakfak dinilai mampu menjaga keseimbangan antara dukungan pemerintahan dan tanggung jawab moral sebagai representasi rakyat.
Melalui langkah tersebut, masyarakat berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif di Fakfak dapat berjalan harmonis, transparan, dan benar-benar menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke kampung-kampung.
