WAGHETE, DEIYAI – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Deiyai mendesak kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah tapal batas yang tak kunjung selesai pada antar kabupaten yang terjadi sejak lama.
“Masalah ini sudah lama terjadi. Terutama, Perbatasan antara Kabupaten Deiyai dengan Timika. Ini masalah serius. Gubernur Papua Tengah harus turun tangan dan segera fasilitasi untuk selesaikan,”desak Ketua KNPI Deiyai, Melison Dogopia, di Deiyai, Jumat (31/10) siang
Dalam penyelesaian masalah tapal batas, Dogopia meminta kepada semua pihak untuk menghormati tatanan hidup sosial antar suku yang sudah terjalin lama. Perbatasan antar suku dan wilayah sudah ada sejak lama bahkan sebelum pemerintah masuk. Dia juga sarankan kepada Pemda kabupaten tidak mencaplok asal-asal demi kepentingan ekonomi, pertambangan atau kepentingan apapun.
“Gara-gara tapal batas belum selesai, banyak nyawa warga tak berdosa menjadi korban akibat perebutan wilayah oleh pemerintah. Salah satunya wilayah Deiyai bagian Selatan. Persoalan ini sudah terjadi lama. Sudah berulang kali terjadi perang antar suku di distrik Kapiraya dari Deiyai dan Distrik Wakia dari kabupaten Timika,” jelas Dogopia
Dogopia menjelaskan tapal batas antara Deiyai dan Paniai itu semua masyarakat di kampung Udaugi tahu. Bahwa, batasnya di Uda Dimi. Tapi, Pemerintah Paniai mencaplok wilayah Deiyai hampir 2 KM.
“Hal seperti ini, sangat menganggu daerah lain. Maka itu, kami meminta kepada Gubernur Papua Tengah untuk segera fasilitasi daerah yang belum menyelesaikan tapal batasnya. Terutama, kabupaten Deiyai dan Mimika,” desak lelaki yang biasa disapa Mellow ini
KNPI Deiyai khatawirkan jika masalah ini terus dibiarkan, akan ada banyak korban yang terus berjatuhan ke depan. Sehingga, sebelum terjadi masalah harus ada Solusi yang dilahirkan dari persoalan ini
Mellow juga mengapresiasi atas niat baik dan langkah konkret yang telah diambil Bupati Deiyai, Melkianus Mote. Pemda Deiyai sudah hadir di Tengah masyarakat di wilayah perbatasan untuk memberikan bantuan.
Dogopia juga menambahkan, Bupati Deiyai dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintahan di wilayah terpencilsudah menerima sejumlah usulan dari Kepala Distrik Bowobado, Yulian Dogopia beberapa bulan lalu
Saat itu, Mellow Dogopia menyebutkan ada beberapa program prioritas yang diusulkan meliputi pembukaan akses jalan darat dari Kopai 1 ke Kopai 2, pemindahan kantor distrik ke Yewamaida yang berada di dekat jalan Trans Deiyai-Timika, serta penetapan tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Distrik Bowobado.
“Bupati Melkianus Mote menyatakan komitmennya untuk memperhatikan sejumlah usulan tersebut, terutama yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat,” kata Dogopia
Hal senada juga disampaikan Ketua Pemuda LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) kabupaten Deiyai, Stef Edowai agar penyelesaian tapal batas adat didahulukan sebelum penetapan batas administratif oleh pemerintah. Ia menekankan peran tua-tua adat sebagai pemangku kepentingan utama dalam penyelesaian konflik batas ulayat.
”Sebagai Ketua LIRA Kabupaten Deiyai dan sebagai Intelektual muda dari wilayah Selatan Deiyai, sarankan kepada pemerintah maupun masyarakat harus menyelesaikan tapal batas adat terlebih dahulu melalui tua-tua adat secara terbuka guna menjaga stabilitas keamanan terhadap warga, lalu tapal batas pemerintah menyesuaikan dari belakang melalui tapal batas Adat,” pungkas Edowai.
Penyelesaian menyelesaikan tapal batas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat, yang sering dipicu oleh perebutan sumber daya alam dan klaim wilayah, sebagaimana kasus serupa yang telah terjadi di beberapa titik perbatasan di wilayah Meepago.
(PK/DEIYAI)
