Maybrat, majalahkribo.com — Ratusan masyarakat dari tiga wilayah besar, yakni Mare, Aitinyo, dan Aifat, menggelar aksi damai di depan Kantor DPRK Maybrat, Rabu (20/8). Aksi tersebut menuntut agar Distrik Mare Barat, Aitinyo Barat Daya, dan Aifat Utara Barat kembali diaktifkan serta disahkan melalui Peraturan Daerah dalam Sidang DPRK 2025.
Aksi yang dimulai pukul 10.45 WIT ini dipimpin oleh tiga koordinator lapangan: Agus Semunya (Mare), Paskalinus Korain (Aifat), dan Jekson Way (Aitinyo), serta diikuti sekitar 60 orang masyarakat. Mereka membawa spanduk, pamflet, dan melakukan orasi secara bergantian.
Dalam orasinya, para tokoh masyarakat menegaskan bahwa pemekaran distrik merupakan kebutuhan mendesak agar pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat. Mereka juga mengingatkan pemerintah daerah dan DPRK untuk memperhatikan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Maybrat. Bahkan, ada yang menyatakan kekecewaan karena bila aspirasi tidak diakomodasi, masyarakat Mare Barat siap mempertimbangkan bergabung dengan Kabupaten Sorong.
Ketua DPRK Maybrat Silas Prasawi menemui massa dan meminta masyarakat tetap tenang serta menunggu hasil rapat bersama pemerintah daerah. Aspirasi resmi kemudian diserahkan oleh perwakilan korlap aksi.
Bupati Maybrat Karel Murafer, SH., MA tiba di lokasi dan memberikan pernyataan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRK berkomitmen mengakomodasi aspirasi masyarakat.
“Kami telah sepakat dengan DPRK bahwa 17 distrik hasil pemekaran 2015–2017 akan diperbaiki dan ditambah 3 distrik sesuai aspirasi, sehingga total ada 20 distrik yang akan kita ajukan ke Kementerian Dalam Negeri,” jelas Bupati Karel.
Selain itu, Bupati meminta masyarakat tetap menjaga keamanan serta memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
Aksi damai tersebut berlangsung hingga sore hari dengan pengawalan ketat dari aparat Polres Maybrat, TNI, serta unsur intelijen gabungan. Sekitar pukul 15.30 WIT, massa aksi membubarkan diri dengan tertib setelah mendengar langsung hasil rapat antara Bupati dan DPRK.
