FAKFAK – Arnold Weripang tokoh masyarakat Kabupaten FAKFAK Provinsi Papua Barat menilai Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat bermasalah dan tidak bekerja sesuai juknis sehingga diminta untuk ditinjau kembali calon anggota MRPB yang sudah ditetapkan.
“Yang paling penting ketika semua itu tidak ada yang bermasalah maka pasti jalan terus, tapi hari ini dianggap bermasalah. Maka disitu masyarakat komplain bahwa harus ditinjau kembali. Lalu kemudian dengan pembuktian-pembuktian itu masyarakat sudah lakukan,” ujarnya, Sabtu (27/05/2023).
Ia juga mengatakan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat tidak terbuka dalam perekrutan.
“Pansel (Panitia Seleksi) dan Panwas (Panitia Pengawas) kabupaten tidak pernah terbuka, kenapa tidak dibuat jadwal lalu pasangkan di tempat umum agar masyarakat semua tahu dan bisa ikuti,” ungkapnya.
Kata Arnold semua tahapan yang dilakukan Pansel MRPB dilakukan tidak transparan serta tidak sesuai juknis.
“Tahapan-tahapan dalam semua proses itu harus dilakukan dengan baik dan transparan sehingga hal-hal yang terjadi saat ini mesti tidak dapat muncul lagi.
Masa kerja Panitia itukan 3 bulan kerja (April-Juni) dan kenapa tidak kerja maksimal untuk mengatur semua proses ini berlangsung transparan.
Kita yang lain ini juga tidak punya kepentingan dan juga sudah tahu tentang syarat seperti itu lalu itukan sudah harus kita berikan kesempatan untuk anak-anak muda generasi kita, bukan kita orang tua yang sudah tidak produktif lalu dengan niat kerja yang seperti beginikan baku tipu semua. Jadi kesalahan itukan Bapak dorang yang buat, jadi Bapak dorang jangan kurang hati karena ini kita luruskan persoalan ini berdasarkan juknis dan peraturan yang ada untuk membenahi semua.
Untuk Pansel dan Panwas tentu sudah tahu hal ini adalah sebuah kesalahan tapi kenapa harus dibiarkan terjadi begitu saja,” Katanya.
Dinilainya lagi adanya Nepotisme dalam perekrutan MRPB
“Baru masyarakat yang lain ini harus bagaimana nanti kalau semua orang-orang yang bekerja didalam LMA yang masuk rebut posisi itu kembali (orang lembaga merekomendasi orang dari lembaga itu sendiri lagi berarti itukan ada nepotisme),” lanjutnya.
Dirinya juga mempertanyakan ketua Pansel MRPB yang membenarkan hal yang dianggapnya salah.
“Sebenarnya Bapak Said Hindom juga harus terbuka sebagai ketua Pansel Kabupaten, Bapak sudah tahu ini salah kenapa harus dipelihara begitu. Karena secara administrasi Pansel harus kaji dan melihat persoalan karena menyangkut dengan tahapan. Orang tua ini tidak pernah berpikir ketika itu salah, kenapa salah bisa dibenarkan,” ucapnya.
“Sebenarnya dari jabaran mekanisme calon anggota MRPB itu harus dijelaskan agar masyarakat ini juga paham, kemudian dari hasil yang sudah diterima Pansel dan Panwas bagi yang tidak lolos itu harus dijelaskan kenapa tidak lolos begitu. Kalau model beginikan bicara berkas kita punya juga lengkap dan itu kita juga bisa masuk karena data lengkap begitu, Masukan itu ade-ade yang pikiran bagus masih baru-baru itu kenapa tidak,” lanjutnya menjelaskan.
Diakhir Arnold juga berharap kesempatan ini diberikan kepada anak muda sebagai generasi penerus yang masih produktif.
Tujuan kitakan tidak untuk siapa-siapa tapi hari ini kita berpihak pada hal yang benar agar negeri ini bisa baik, tapi kalau hari ini hal yang dipertahankan salah masih terus dipakai inikan konyol.
Kita ini niatnya untuk meluruskan dan kita rasa bahwa negeri ini sudah cukup kita yang selama ini berbuat jahat, berpikir tidak baik terhadap negeri ini. Jadi mari kita berpikir untuk negeri dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita sebagai generasi penerus yang kritis dan produktif.
(Pewarta : E.Hindom)
