PAPUA – Jaringan Damai Papua (JDP) sangat prihatin atas rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo ke Tanah Papua.
Di dalam catatan rundown rencana kunjungan orang nomor satu RI ke Tanah Papua, dianggap tidak berisi langkah nyata seorang Presiden untuk merubah situasi sosial politik dan keamanan serta mendorong terbangunnya perdamaian di Tanah Papua.
“Bahkan sebagai Juru Bicara JDP, saya menduga Presiden justru menafikan terjadinya Perdamaian di Tanah Papua sepeninggal berakhir masa jabatannya tahun depan”, Ucap Yan Cristian Warinusy Selasa, (20/03/23).
Apalagi, Kata Warinusy, dengan kunjungan yang justru melahirkan adanya pengarahan pasukan keamanan berjumlah sekitar 3.600 personil ke Tanah Papua, semakin menunjukkan bahwa pilihan pendekatan keamanan tidak akan ditinggalkan oleh pemerintah Indonesia terhadap Tanah Papua secara umum.
“Pembentukan instalasi militer yang gencar dilakukan di seluruh bumi Cenderawasih pula semakin membuktikan kepada dunia, bahwa Indonesia tidak ingin Papua menjadi Tanah Damai”, Kata dia.
JDP sangat mengkhawatirkan kondisi yang semakin menunjukkan potensi terbangunnya kekerasan bersenjata yang senantiasa menempatkan rakyat sipil sebagai korban dan pihak yang senantiasa dirugikan.
“JDP sangat yakin bahwa kondisi ini akan berpotensi menihilkan harapan rakyat Papua untuk hidup damai di atas tanah airnya sendiri dalam kurun waktu kian lama.
Padahal JDP senantiasa menyerukan agar negara hendaknya segera mempersiapkan langkah penting dalam memulai dialog dengan kelompok resisten di Tanah Papua.
Sebab JDP yakin bahwa terjadinya dialog di antara negara dengan kelompok-kelompok resisten seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) ataupun United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan justru memberi harapan terbangunnya Papua Tanah Damai.
Ibu akan memberi harapan bagi perbaikan situasi sosial, politik dan ekonomi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan secara lebih efektif di Tanah Papua.
Semoga kedatangan Presiden Joko Widodo kali ini memberi pelajaran berharga bagi negara bahwa ruang dialog adalah sangat relevan dan penting bagi dimulainya langkah penyelesaian damai atas konflik bersenjata yang justru memberi banyak kerugian bagi rakyat Papua dan juga dari sisi pengawasan anggaran negara bagi pelaksanaan operasi militer di Tanah Papua yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun tanpa memberi hasil yang positif bagi keamanan dan kedamaian selama ini.
