Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Pewarta: Rls/Ronaldo J L
JAKARTA – Niat Baik Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam melaksanakan Percepatan pembangunan berupa Investasi di Wilayah Timur Indonesia kini diapresiasi.
Pasalnya, Pembangunan Kawasan Industri Pupuk di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat dianggap sangat tepat dan menjadikan kawasan Papua Barat sebagai sentral industri pupuk, karena jangkauan bahan bakunya sangat dekat.
Baca Juga: Bangun Pabrik di Fakfak, PT Pupuk Kaltim Pastikan Gas Bumi Papua Barat Aman
Hal itu dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji menilai. Menurut dia, pembangunan kawasan industri pupuk di Papua Barat menjadi jalan keluar bagi wilayah Indonesia Timur lainnya memperoleh pupuk dengan biaya yang kecil.
“Kalau di Papua Barat itu tepat dibuat kawasan industri pupuk, karena itu mendekatkan ke bahan baku kan dia bisa ambil di blok Tanggu, yang jumlah produksinya itu besar dengan produksi lebih efisien,” kata Sarmuji Sabtu (4/3).
Sebab, menurut dia, masalah biaya logistiknya pasti lebih rendah.
“Kalau logistiknya sudah rendah kita berharap biaya harga pokok produksinya rendah juga dan itu bisa lebih membuat harga pupuk di Indonesia, khususnya di kawasan Indonesia Timur itu menjadi lebih rendah juga,” sambungnya.
Selain itu, wilayah Indonesia Timur selama ini belum memiliki pabrik pupuk. Karena itu, langkah Kementerian Investasi itu harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak, terkhusus masyarakat Papua.
“Karena problemnya selama ini kawasan Indonesia Timur belum memiliki pabrik pupuk yang memadai yang bisa menjangkau ke kawasan Timur Indonesia secara keseluruhan, kalau ada di Papua Barat itu antara Maluku dan sekitarnya bisa ngambil di Papua Barat sebenarnya. Jadi kita berikan dukungan lah apa yang dilakukan oleh kementerian investasi,” ucapnya.
Dijelaskan politisi Partai Golkar ini, dengan hadirnya industri pupuk di wilayah Timur Indonesia, maka proses distribusi pupuk ke wilayah-wilayah terdekat seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan lainnya akan lebih mudah dan biaya logistik makin rendah.
“Ini akan mempermudah baik dari sisi produksi maupun dari sisi distribusi produksinya nanti, jadi itu dua-duanya jadi kita bisa memangkas biaya logistik yang cukup banyak. Dari sisi produksi maupun dari sisi pasarnya,” jelasnya.
