Nabire – Para Bupati se-wilayah adat Meepago mendukung Kabupaten Nabire jadi ibukota Provinsi Papua Tengah yang sementara dibahas DPR RI.
Bupati Paniai, Meki Nawipa, mengatakan pemekaran Provinsi Papua tengah itu sudah lama berdasarkan UU nomor 45 tahun 1999 tentang pemekaran Papua yaitu Provins Papua, Papua Tengah dan Papua Barat dengan ibukotanya Jayapura, Nabire dan Manokwari.
“Hari ini ibukota Provinsi Papua Barat dan Papua sudah sah di Jayapura dan Manokwari, sementara Provinsi Papua harus di Nabire sesuai Undang – Undang nomor 45 tahun 1999,” kata Bupati Meki Nawipa kepada wartawan di Kota Jayapura, Selasa (15/2/2022).
Menurut Meki, para Bupati se-wilayah Meepago sepakat jika dimekarkan Provinsi Papua Tengah maka ibukota di Kabupaten Nabire, karena Nabire merupakan Kabupaten induk dari Paniai, Dogiyai, Deyai, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak.
“Kami berharap Kabupaten – Kabupaten yang dimerkarkan dari Kabupaten induk Nabire semua masuk Provinsi Papua tengah,” ujar Meki Nawipa.
Dijelaskan, Kabupaten Puncak Jaya pemekaran dari Paniai yang waktu itu ibukota di Nabire, sementara Timika Kabupaten pemekara dari Kabupaten Fak-fak.
“Jadi semua Kabupaten yang dimekarkan dari paniai lama waktu itu ibukota di Nabire harus masuk di Provinsi Papua tengah,” tegasnya.
Dijelaskan, proses kajian akademik dari UGM sudah, sekarang tinggal proses di DPR RI. “Kita tidak tahu kapan proses penetapan itu turun, kita tunggu tanggal main saja. Kita berpikir sekarang bagimana Provinsi Papua tengah dengan ibukota Nabire akan mensejahterakan rakyat Papua,” jelasnya.
“Kalau Timika itu kota industri jadi tidak bisa dijadikan ibukota pemerintahan, kalau timika mau gabung di Papua tengah maka ibukota di Nabire. Tapi kalau mau sendiri, silahkan gabung dengan wilayah bomberai, ini komitmen kita para Bupati di wilayah Meepago,” tegas Meki.
Dikatakan, dalam waktu dekat Bupati Nabire akan menaikkan papan nama kantor Gubernur Papua tengah di Nabire, lahan sudah disiapkan dan Bupati nabire segera mengundang komisi II DPR RI juga para Bupati wilayah meepago bertemu di Nabire.
Meki menegaskan, jika DPR RI dan Pemerintah Pusat tetap inginkan Timika jadi ibukota Papua Tengah maka Kabupaten se-wilayah Meepago gabung kembali dengan Provinsi Papua di Jayapura.
“Jadi, kita tidak kompromi dengan Timika, tetap UU nomor 45 tahun 1999 berlaku tentang pemekaran Papua Tengah itu ibukota di Nabire,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Nabire, Mesak Magai, mengatakan ketika Papua masih dengan nama Irian Jaya terdapat 9 kabupaten yang meliputi, Sorong, Fak-fak, Manokwari, Paniai di Nabire, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Biak dan Yapen Waropen.
Nabire merupakan kabupaten tertua se-Meepago. Selain itu kabupaten Nabire juga merupakan kota sentral di kawasan Papua Tengah.
“Saya harap kita lihat kembali sejarah pemekaran Papua dibagi menjadi tiga provinsi, yakni Papua, Papua Tengah dan Papua Barat, dimana ibulota Provinsi Papua Tengah di Nabire.”ujarnya.
Terkait kesiapan infrastruktur, kata Magai, kabupaten Nabire terletak di pesisir yang secara akses jauh lebih terjangkau yang sudah memiliki Pelabuhan Tol Laut sehingga akses barang, dan akses penumpang lebih terjangkau.
Dikatakan, saat ini dinas perhubungan sementara membangun Bandara untuk pendaratan pesawat berukuran besar. “Saya pikir untuk kesiapan infrasruktur sudah cukup memadai. Dan Papan nama untuk lokasi pembangunan sudah terpasang,” jelasnya.
Dalam waktu dekat akan mengundang bupati se-wilayah Meepago, untuk melakukan pertemuan di Nabire bersama dirjen Otda dari Kemendagri, Komisi II DPR RI.
Pemekaran daerah otonomi baru merupakan kebijakan pemerintah pusat yang suka atau tidak suka, harus diikuti.
“Kita berkomitmen bahwa biarpun masyarakat menolak dan sebagainya tetapi jelas kebijakan pemerintah pusat akan berjalan. Tanggungjawab kita adalah mempersiapkan masyarakat melalui sosialisasi.” ujarnya.
Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Yuni Wonda, mengatakan tetap mendukung semua kesepakatan bersama para Bupati se-wilayah Meepago sesuai dengan historis Pemerintah dimana Kabupaten Puncak Jaya merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Paniai yang ibukota di Nabire pada waktu itu.
“Jadi, prinsipnya kami menyetujui dan dukung untuk Provinsi Papua Tengah ibukota di Nabire,” kata Bupati Yuni Wonda.
Sumber: https://koreri.com/2022/02/15/nabire-jadi-ibukota-provinsi-papua-tengah-sesuai-uu-45-tahun-1999/
