PAPUA – Orang asli Papua (OAP) tidak menerima keputusan pemerintah memberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua atau ‘Jilid II’ yang dinilai bersifat sentralistik. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ‘Jilid II’ tersebut juga merugikan hak-hak konstitusional masyarakat dan orang asli Papua.…